JAKARTA (riaueksis.com) - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Preside ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompak mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). SBY menyatakan kekhawatirannya jika penguasa sampai melampaui batas akan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya.

Tak tinggal diam, Presiden Jokowi angkat bicara. Soal pernyataan SBY agar penguasa tak melampaui batas agar tidak abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya, Jokowi menilai pernyataan SBY itu sangat berlebihan.

Sindiran itu langsung mendapat respons dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi. Dia meminta Presiden Jokowi tidak alergo dengan kritik. Sebab, pemerintah perlu selalu diingatkan bahwa masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan.

"Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak anti kritik, bagaimanapun jangan anggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik2 saja tanpa perlu dikoreksi sedikitpun. Ingat daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," ujar Didi melalui keterangan tertulisnya, seperti dilansir merdeka.com, Sabtu (29/7).

Didi mengingatkan, Demokrat selalu mendukung kebijakan dan program pemerintahan Jokowi-JK yang memang bertujuan baik. Koreksi atau kritik yang dilayangkan Demokrat semata-mata hanya untuk perbaikan. Atas nama rakyat dan konstitusi, Demokrat mengingatkan pemerintah.

"Sekali lagi Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah."

Didi mencontohkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang tidak alergi kritik. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY selalu mendengar masukan dari orang lain.

"Sebagai pemimpin yang cinta demokrasi, SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik," imbuhnya.

Dia melanjutkan, sebagai ketua umum partai, SBY tidak bisa tinggal diam melihat kondisi negara menyimpang dari koridor konstitusi. Sebab, itu sama saja mengingkari amanat yang diberikan rakyat pada pemerintah. Berangkat dari situ, setiap parpol wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi.

Pemerintah diminta tidak menyalahkan pihak yang mengkritik perihal kekuasaan yang absolut dan otoriter. Ada beberapa hal yang akhirnya membuat pemerintah dinilai otoriter. Semisal penangkapan orang-orang yang dituduh melakukan makar karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Ada juga pihak yang dikriminalisasi, ormas dibatasi dan dibubarkan dengan Perppu tanpa persidangan. Pengkritik di media sosial ditangkap dengan UU ITE.

"Yang tidak kalah menyedihkan, orang-orang dan pihak-pihak yang kritis dan berseberangan pemikiran dengan mudah dikatakan tidak Pancasilais. Akhirnya makna sakral Pancasila jadi meredup karena digunakan oleh pihak penguasa dengan salah arah untuk hantam orang-orang yang berbeda pendapat," jelasnya. (wan)



Dikutip dari: merdeka.com