PEKANBARU,Riaueksis.com - Penguatan pemahaman dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) hingga ke tingkat desa terus menjadi perhatian pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh hak-hak dasarnya secara merata sekaligus membangun budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumatera Barat-Riau, Dewi Nofyenti mengatakan audiensi bersama Plt Gubernur SF Hariyanto menjadi momentum penting untuk memperkenalkan program serta tugas dan fungsi pigaknya kepada Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar setiap program dapat berjalan secara optimal.

"Alhamdulillah, kami dari Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau senang bisa dapat melakukan audiensi bersama Bapak Plt Gubernur Riau. Kunjungan ini dapat menjadi momen untuk menyampaikan program serta tugas dan fungsi kami," ujar Kakanwil KemenHAM Sumbar-Riau Dewi Nofyenti, di Pekanbaru, Rabu (22/07/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian HAM tengah melaksanakan seleksi calon Penggerak HAM. Tupoksi mereka, tentu akan ditempatkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM. Para penggerak tersebut diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar warga.

"Kami saat ini lagi berlangsung seleksi calon Penggerak HAM. Nah, penggerak ini nanti akan kita gunakan tenaganya untuk desa-desa yang kita tetapkan sebagai Desa Sadar HAM," jelasnya.

Lebih lanjut, Dewi menerangkan bahwa konsep Desa Sadar HAM tidak hanya berfokus pada edukasi mengenai hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.

"Konsep Desa Sadar HAM ini nanti Kementerian HAM akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak dasar di desa-desa tersebut. Misalnya di desa A belum ada terkait dengan air bersihnya dan listriknya, itu nanti ada anggaran dari Kementerian HAM dengan bantuan dari penggerak desa," terangnya.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, ia berharap seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat memberikan dukungan terhadap implementasi berbagai program Kementerian HAM.

"Untuk itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Provinsi Riau, ke depannya semakin mendapatkan dukungan penuh juga dari seluruh pemerintah daerah. Karena, penguatan pemahaman hak asasi manusia perlu digerakkan bersama," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik berbagai program yang dibawa Kementerian HAM untuk wilayah kerja Sumatera Barat-Riau. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Riau siap berkolaborasi guna memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian HAM menjadi langkah penting agar berbagai program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Terlebih, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.

"Kami pada intinya siap mendukung program dan kegiatan dari Kementerian HAM wilayah kerja Provinsi Riau. Silakan nanti bisa berkoordinasi melalui Biro Hukum Riau, karena sinergi kita ini berguna untuk penanganan hak asasi manusia di Provinsi Riau." pungkasnya.***