JAKARTA (riaueksis.com) - Bank Indonesia (BI) berencana mengenakan biaya untuk isi ulang e money atau uang elektronik. Biaya itu berkisar antara Rp 1.500-Rp 2.000.

Rencana ini ditentang masyarakat. Berdasarkan poling twitter detikFinance yang dimulai sejak Jumat (15/9/2017) hingga Sabtu (16/9/2017) pukul 09.00, lebih banyak yang menolak rencana BI tersebut.

Dilansir detikfinance.com, dari total 10.681 peserta yang ikut poling, 87% menyatakan tidak setuju. Sisanya 5% setuju, dan 8% tidak peduli.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menolak rencana BI itu. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dikutip detikFinance, Sabtu (16/9/2017)."YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut," katanya.

Menurutnya, rencana BI untuk menjalankan cashless society dalam menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertentangan dengan kebijakan pengenaan biaya top-up pada setiap uang elektroniknya, yang dibebankan ke konsumen. Karena cashless society dilakukan demi efisiensi pelayanan dan keamanan dalam bertransaksi.

"Secara filosofis apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan cashless society tersebut," ujar Tulus.

"Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Justru dengan model e-money itulah konsumen layak mendapatkan insentif, bukan disinsentif. Pengenaan biaya top up hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. Selebihnya no way, harus ditolak!," lanjut Tulus.

Ia juga mengkritik perbankan yang dianggap mencari tambahan pendapatan lewat isi ulang uang elektronik itu.

"Seharusnya keuntungan bank berbasis dari modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam, bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top. Apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah," tutur Tulus. (wan)