JAKARTA (riaueksis.com) - Uang elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-money beberapa tahun terakhir menjadi primadona, karena gerakan nasional non tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun setelah menjadi primadona, jika sebelumnya uang elektronik tidak dikenakan biaya, kedepan pemegang e-money akan dikenakan biaya.

Sejak pertama kali diluncurkan periode 2007-2009, isi ulang uang elektronik tidak dikenakan biaya. Namun kuartal III-2017, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang mengatur sistem pembayaran nasional, akan mengeluarkan aturan terkait biaya isi ulang di kartu multifungsi ini.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai rencana kebijakan ini berpotensi membebani masyarakat.

"Dengan banyaknya pengguna uang elektronik maka semakin banyak uang yang masuk ke bank. Masyarakat tidak dapat untung, tapi malah jadi kena biaya malah membebani," kata Enny seperti dilansir detikFinance, Jumat (15/9/2017).

Menurut Enny, bank seharusnya sudah memperhitungkan untung rugi ketika mengeluarkan satu produk dalam hal ini uang elektronik.

"Jadi kalau untuk investasi infrastruktur ya itu tugas bank, jangan bebani masyarakat. Pengguna uang elektronik kan tidak hanya kelas menengah atas ada juga kelas menengah ke bawah yang anggap biaya akan memberatkan," imbuh dia.

Sekedar informasi, BI mengizinkan bank penerbit uang elektronik untuk meningkatkan fasilitas pelayanan dengan memperbanyak tempat isi ulang untuk mempermudah masyarakat. BI menyebutkan, biaya tidak akan membebani masyarakat karena diperhitungkan secara hati-hati. (wan)