Dalam situs itu menyebutkan kesiapan Singapuran dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia terkait AEoI merupakan tindak lanjut penandatanganan Singapura dalam Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) terkait AEoI, dan itu sejalan dengan Common Reporting Standard (CRS) pada 21 Juni 2017, di mana Singapura telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar mitra yang dimaksudkan dalam MCAA. 

Merespons hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia bersama Singapura telah membahas sama terkait perpajakan tersebut. 

"Tadi dengan Singapura kita membahas beberapa hal, pertama tentu apresiasi dari Singapura dan dari kami sebagai host untuk hadir dalam konferensi internasional. Yang kedua untuk clear-kan posisi bilateral antara Singapura dan Indonesia terutama di bidang perpajakan," kata Sri Mulyani di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Dengan demikian, pemerintah Indonesia pun akhirnya resmi menambah daftar kerja sama keterbukaan informasi perpajakan. Sebelumnya, Indonesia telah menjalin kerja sama terkait perpajakan dengan Swiss dan Hong Kong.

"Artinya Indonesia secara otomatis akan memiliki efektif agreement seperti yang kita dapatkan dengan Hong Kong secara bilateral dan Switzerland secara bilateral, tapi dalam hal ini dilakukan Singapore simultan untuk semua negara termasuk Indonesia," terang Sri Mulyani.

"Dan Singapore telah menyampaikan hal itu bahwa Indonesia termasuk negara yang eligible atau included di dalam MCAA mereka, artinya perjanjian AEOI itu sudah otomatis bisa dijalankan sesuai timelinenya. Seperti diketahui AEOI Indonesia adalah untuk 2018," terang Sri Mulyani.

Namun demikian, meski posisi kedua negara telah sepakat dengan kerja sama AEoI tersebut, Indonesia masih perlu memenuhi sejumlah syarat yang diberikan oleh Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) untuk dapat menerapkan AEoI dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu pemerintah saat ini berupaya melakukan reformasi perpajakan.

"Untuk semua itu bisa tercapai, sama seperti yangg kita tandatangani dengan Swiss, dan Hong Kong, maka kita harus memenuhi kriteria untuk bisa ikut AEOI yaitu legislasi primer dipenuhi, IT system harus dibenahi, kemudian prosesnya termasuk confidentiality sama security dan safeguard dari data yang di-exchange dari CRS harus dipenuhi," katanya.

"Jadi kita akan terus memenuhi dan nanti bulan September OECD review aspek-aspek itu, kalau Indonesia dianggap sudah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam global forum OECD, ya berarti kita telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik AEOI dengan Singapura. Artinya informasi akan diperoleh secara otomatis antara Indonesia dan Singapura. Dan untuk Indonesia itu berarti sangat penting sekali," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Singapura juga meminta Indonesia mengkaji kembali double taxation agreement atau pajak berganda. Namun, Ia tidak merinci permintaan apa yang diinginkan Singapura terkait pajak berganda itu.

"Singapura masih minta kepada kita adalah adanya double taxation agreement yang perlu untuk direvisi. Seperti diketahui bahwa di seluruh negara partner investasi Indonesia , mereka memeliki yang disebut double taxation agreement dan kita dalam hal ini banyak yang sudah ditandatangani 30 tahun yang lalu, ada yang 20 tahun yang lalu, dan mereka menganggap bahwa banyak di dalam agreement itu yang perlu direvisi lagi, sehingga kita perlu untuk mengubah," pungkas Sri Mulyani.(wan) 

Dikutip dari: detikfinance.com