Senin, 31/08/20
 
Ada di 29 Bank Penyalur Lainnya
BTN Tidak Lagi Menjadi Bank Penyalur KPR FLPP

wan | Ekonomi
Rabu, 12/07/2017 - 10:17:58 WIB

TERKAIT:
   
 
Jakarta (riaueksis.com)  - Anggaran untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dipotong oleh pemerintah.

Hal ini berdampak ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang tidak lagi menyalurkan KPR menggunakan skema subsidi tersebut.

Direktorat Jenderal Pembiayaan PerumahanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengurangi anggaran KPR FLPP menjadi Rp 3,1 triliun dari sebelumnya Rp 9,7 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menjelaskan karena pengurangan anggaran BTN tidak lagi menjadi bank penyalur KPR FLPP. 

"Tapi masih ada 29 bank penyalur yaitu 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD)," kata Lana dalam keterangan tertulis, Rabu, (12/7/2017).

Bank Umum yang menjadi penerbit KPR bersubsidi, yaitu Bank BRI (konvensional dan syariah), Bank Mandiri (konvensional), Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank BTPN dan Bank Mayora.

Sedangkan BPD yang berpartisipasi adalah Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng, dan BPD Bali.

Meskipun BTN sudah tidak lagi menjadi bank penyalur KPR FLPP, namun perseroan masih bisa menyalurkan KPR Subsidi selisih bunga (SSB) untuk 239.000 unit rumah.

Kementerian PUPR menyesuaikan target KPR Bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR SSB sebesar 239.000 unit dan KPR FLPP sebesar 40.000 unit. Penyesuaian diperlukan setelah memperhatikan kapasitas pasokan 

Meskipun anggaran FLPP dikurangi, namun penyaluran KPR melalui skema SSB mengalami kenaikan menjadi Rp 615 miliar naik dibandingkan sebelumnya Rp 312 miliar. 

"Perubahan komposisi anggaran tersebut akan diatur dalam APBN-P Tahun 2017," kata Lana.

Dia menambahkan, perubahan komposisi anggaran ini tetap dapat menjamin kebutuhan subsidi terhadap semua produksi rumah bagi MBR yang dibangun oleh pengembang.

Sementara itu, untuk mendukung pencapaian Program Satu Juta Rumah, khususnya pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan subsidi, Pemerintah telah meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholders perumahan, yaitu pemerintah daerah, para pengembang, dan lembaga keuangan bank.

"Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PP No. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR," ujarnya.

Dalam PP tersebut hal yang diatur diantaranya adalah penyederhanaan perizinan bagi pembangunan rumah dalam skala 0,5 – 5 Ha, penyederhanaan pengurusan penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan, dan menjamin pembangunan rumah yang memenuhi standar layak huni untuk perlindungan konsumen. (wan) 


Dikutip dari: detikfinance.com





Berita Lainnya :
 
  • Pengurus IKA Prodi Administrasi Negara/Publik Periode 2023-2027 Resmi Dilantik
  • Hari Keempat MTQ Tingkat Kabupaten Kampar, Dua Belas Cabang Lomba MTQ ke-53 Kampar
  • Hari Keempat Cabang Syarhil Qur'an Masuki Babak Final pada MTQ ke-53 Kabupaten Kampar
  • PJ Bupati Kampar Ajak Stakeholder Untuk Fokus Kendalikan Inflasi
  • Hari HKG ke-52, Seluruh Kader TP PKK Kabupaten Kampar Tanam 200 Bibit Cabai
  • Gebyar AKS Provinsi Riau, PJ Sekda Kampar Sambut Langsung Kepala BKKBN Pusat di Bandara SSK II
  • PJ Bupati Kampar Pimpin Apel Peringatan HUT Damkar ke-105
  • Sepuluh Cabang Lomba MTQ ke-53 Kabupaten Kampar pada Hari Ketiga
  • Ketua TPPS Kabupaten Kampar Tinjau Seluruh Persiapan Gebyar AKS se-Provinsi Riau
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved