Pekanbaru(Riaueksis)-Banyaknya jema'ah Haji Plus dan Umroh asal Riau yang terlantar ditanah suci atau yang gagal diberangkat, merupakan Biro Jasa pelaksanaan Haji dan Umrah   (Travel Biro ) yang tidak bertanggjung jawab. Komisi E DPRD Riau akan meminta Kemenag Riau mengambil sikap tegas kepada travel yang memberangkatkan Haji Plus dan Umrah.

Ketua Komisi E DPRD Riau H. Masnur  mengatakan bahwa Dalam waktu dekat akan   segera memanggil Kemenag untuk hearing mem pertanyakan data travel yang melayani pelaksanaan  haji dan umroh.

Masnur mengatakan komisi E DPRD Riau mendesak Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Riau agar mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini. Terkait banyaknya biro perjalanan Haji dan Umroh yang tidak mempunyai izin.

"Sudah saatnya Kakanwil mengambil sikap tegas, apalagi persoalan ini menyangkut kebebasan beribadah seseorang," kata Masnur

Memang Menurutnya, belum ada laporan yang sampai ke Komisi E DPRD Riau. Namun, Pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban atas travel yang tidak mempunyai izin  ini agar segera melapor ke Komisi E DPRD Riau.

"Bisa jadi travel bodong itu bekerjasama dengan travel yang sudah memiliki izin, kita kan belum tahu juga modusnya ni. Apalagi infonya ada jemaah yang terlantar di Jeddah akibat ulah travel bodong ini," ungkapnya.

Selaku komisi yang membidangi agama, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan hearing dengan Kanwil Kemenag. Selain itu  ‎Juga akan hadir, dinas terkait dan travel-travel yang memiliki izin dari Kanwil Kemenag Riau.

"Kita ingin tahu juga, berapa travel yang miliki izin, apakah travel punya izin itu bekerjasama dengan travel lain, kita akan cek dan tanyai hal ini nantinya," tutup Masnur .(len)