Senin, 31/08/20
 
Pj Sekdaprov Riau Sampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Derry | Riau
Senin, 08/07/2024 - 14:35:52 WIB

TERKAIT:
   
 
Pj Sekdaprov Riau Sampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

PEKANBARU - Pj Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Plt (Sekdaprov) Riau Indra, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2023.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Senin, (8/6/2024).

Menanggapi pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau TA 2023 tersebut, Pj Sekdaprov menyebutkan bahwa atas nama Pemprov Riau dirinya mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap pandangan baik berupa pertanyaan, saran dan masukan yang telah diberikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau.

“Masukan dan saran ini sangat berharga bagi kami. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja untuk Pemprov Riau kedepannya,” ujar Indra. Senin, (8/6/2024).

Adapun salah satu masukan dari pandangan fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau TA 2023 yaitu mengenai upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Menindaklanjuti hal ini, Pj Sekda melaporkan, Pemprov Riau sendiri telah melancarkan serangkaian upaya dan regulasi, mulai dari penyusunan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hingga meningkatkan kontribusi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah.

Dimana untuk mendukung hal ini Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Riau sebagai pentunjuk pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2002 tentang tata kelola BUMD.

Dikatakan Indra, untuk meningkatkan kinerja BUMD tersebut, Pemprov Riau bersama tenaga ahli telah melakukan evaluasi kinerja terhadap Komisaris, Direksi, serta anak perusahaan BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Riau.

“Kami juga telah mendorong para Pimpinan BUMD untuk melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola agar lebih baik,” terang Pj Sekda.

Pj Sekda memandang dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, pemerintah tak bisa bergerak sendiri. Oleh sebab itu dirinya berharap DPRD Provinsi Riau dapat membantu pemerintah dalam mengawal hal ini.

“Kami sangat berharap anggota Dewan yang terhormat untuk dapat terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,” tutupnya.**

 






Berita Lainnya :
 
  • Tim Putra Polres Siak Juara di Final Turnamen Voli Kapolda Riau Cup 2024
  • Kejutan-kejutan SF Hariyanto Jelang Pilgub
  • SSDM Polri Raih Penghargaan Pelayanan Prima Versi PEKPPP Nasional
  • Dirlantas Polda Riau Selaku Ketua Pelaksana Event RBR Gelar Talk Show Bersama Kemenparekraf
  • Lantik PWI Inhu, Raja Isyam : Jaga Nama Baik Organisasi dan Laksanakan Tugas Sesuai Aturan
  • SKK Migas Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov Riau Untuk Tingkatkan Produksi
  • PHR Raih 3 Sertifikasi ISO Sekaligus, Buktikan Komitmen Lingkungan, Keselamatan dan Mutu
  • SMSI Dorong Pemerintah Tingkatkan Keamanan Data dari Serangan Siber
  • Disdik Riau: Tahun Ajaran Baru SMA/SMK Dimulai 9 Juli
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved