BENGKALIS, Rapat koordinasi nasional melalui zoom meeting yang digelar Kementerian Dalam Negeri setiap minggu menjadi ruang strategis untuk persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada pertemuan kali ini Senin, 8 September 2025, bertempat di Ruang Rapat Hang Jebat Bengkalis, Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso hadir secara zoom meeting sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Drs. Imran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Dr. R. Narendra Jatna.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan tiga topik utama pembahasan. Pertama, mengenai situasi terkini yang harus disikapi para kepala daerah dengan bijak serta ditindaklanjuti melalui inovasi di daerah masing-masing. Kedua, terkait upaya percepatan penanganan kemiskinan dan ketiga, pengendalian inflasi yang sebelumnya juga telah dibahas dalam rapat pekan lalu.

Mendagri juga memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi. “Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37% menjadi 2,31%. Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan,” ungkapnya.

Selain itu, Mendagri juga menekankan sejumlah poin penting yang harus dilaksanakan kepala daerah, antara lain, menggelar rapat bersama Forkopimda secara rutin, aktif menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, melaksanakan doa bersama lintas elemen masyarakat dan pemerintah.

Kemudian menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial, menunda kegiatan seremonial yang berpotensi pemborosan, serta menghindari gaya hidup mewah, memastikan perbaikan fasilitas publik yang rusak dilakukan secepat mungkin dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RW/RT.

Sejalan dengan itu, Kemendagri juga memberikan dukungan konkret dalam program pembangunan 3 juta rumah kolaborasi pusat dan daerah. Diantaranya melalui penyerahan kunci hunian rusunawa, rumah subsidi gratis, hingga pemindahan warga yang tinggal di lokasi tidak layak. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

Menanggapi arahan tersebut, Wabup Bagus Santoso menyampaikan bahwa Pemkab Bengkalis siap melaksanakan berbagai langkah strategis yang ditekankan oleh Mendagri.

“Kabupaten Bengkalis akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Arahan Mendagri menjadi pedoman penting bagi kami dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat penanganan kemiskinan, serta memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Kami akan fokus pada program pro rakyat, menjaga kondusivitas, dan mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat,” tegas Wabup.

Dengan mengikuti rakor ini, Wabup Bagus Santoso mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, demi mewujudkan masyarakat yang bermarwah, maju dan sejahtera.

Turut mendampingi Wabup, Dandim 0303/Bengkalis diwakili Pasiter Kodim 0303/Bengkalis Lettu Inf Erli, Asisten Pemerintahan dan Kesra Andris Wasono, Kepala Disdalduk KB Hambali, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro, Kabag Prekonomian H. Khairi Fahrizal, Kabid Perlindungan Perkebunan Bengkalis Rafiarni, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Hamidah S, serta undangan rakor lainnya. (Adv)