JAKARTA (RiauEksis.Com) - Menteri Luar Negeri Uni Emirat
Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan mengajak masyarakat
internasional untuk membela hak Palestina dengan menentang gerakan pembangunan
permukiman Yahudi oleh Pemerintah Israel.

"Kami ingin berbicara mengenai situasi di Palestina. Kami percaya
khususnya ketika berbicara mengenai Palestina, kami berharap bahwa masyarakat
internasional dapat menentang pemerintah Israel yang menjajah beberapa wilayah
Palestina," kata Menlu UEA Abdullah, Selasa (4/11).

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada saat memberikan pernyataan pers, usai
melakuka pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP
Marsudi di Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Menlu Abdullah, kegiatan pembangunan permukiman Yahudi yang dilakukan
pemerintah Israel, hingga menutup akses ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem,
merupakan tindakan yang dapat mengganggu kestabilan kawasan.

"Terakhir mereka (Israel) telah melakukan pertikaian dengan pihak-pihak
sipil di Palestina, dan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab yang
besar untuk menyelesaikan masalah itu," ujar dia.

Menlu Abdullah pun menilai bahwa Dewan Keamanan PBB sebenarnya memiliki
kewenangan dalam menyelesaikan masalah tersebut, di mana DK PBB perlu bertindak
agar pemerintah Israel tidak menentang kehendak internasional.

Sementar itu dari palestina dilaporkan bahwa rencana Israel membangun
sekitar 500 rumah baru bagi pemukim Yahudi di daerah jajahan Yerusalem timur
adalah tamparan di wajah Amerika Serikat (AS) dan masyarakat dunia.

Israel menyetujui pembangunan rumah itu pada Senin saat kepala perunding
Palestina Saeb Erakat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Kerry
di negara adidaya itu.

"Dengan keadaan di daerah jajahan Yerusalem pada titik didih,
pengumuman pemukiman terkini Israel itu adalah tamparan di wajah Kerry, ke
masyarakat dunia, rakyat Palestina, dan perdamaian," kata Erakat dalam
pernyataannya, Senin (3/11) malam waktu setempat.

AS dan masyarakat dunia mengutuk rencana berulang untuk rumah pemukim baru
di Yerusalem timur, yang Palestina inginkan menjadi ibukota negara masa depan
mereka. Israel menganggap seluruh Jerusalem sebagai ibukota tak terpisahkannya.

Israel merebut wilayah timur kota itu pada 1967 dan kemudian mencaploknya
dalam langkah tidak pernah diakui masyarakat dunia. Kantor Perdana Menteri
Benjamin Netanyahu bertekad, pada 27 Oktober membangun lebih dari 1.000 rumah
pemukim baru.

Pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem timur dan wilayah jajahan Tepi
Barat berulang kali merusak pembicaraan perdamaian. "Pesan itu sangat
jelas," kata Erakat.

"Pemerintah Netanyahu memilih pemukiman daripada perundingan,
penjajahan daripada penyelesaian dua-negara, dan apartheid daripada kesetaraan
dan hidup berdampingan," kata Erakat menambahkan.

Dengan ketiadaan perundingan, yang beberapa dasawarsa gagal membawa
perdamaian, Palestina mencari penyelesaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan
memberikan tenggat dua tahun bagi Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas
wilayah Palestina. (muh/rci)