Senin, 25/11/2019
 
Peraturan Pemerintah Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Telah Diteken Jokowi

Putra | Nasional
Senin, 03/12/2018 - 14:38:11 WIB
RiauEksis.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status PPPK. 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menjelaskan pentingnya aturan PPPK ini. Sebab, selama ini pemerintah menyadari masih banyak tengah honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. 

"Saya berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Senin (3/12/2018). 

Moeldoko mengatakan nantinya para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK harus mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Seleksi berbasis merit merupakan prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN. 

"Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional," ujarnya.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, PP Manajemen PPPK merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional seperti diaspora dan profesional swassta masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS. 

"Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," ujar Yanuar.

"Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia," sambungnya.****(ptr)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Mendambakan Keadilan Sosial.
  • Horeee....Murid SDN 02 Sonde Dapat Pembekalan PBB dari Babinsa Koramil 02/T. Tinggi
  • Cegah Karlahut Di Wilayahnya, Danramil 10/Perawang Perintah Babinsanya Tingkatkan Kinerja
  • Mantan diktator Mesir Husni Mubarok wafat diusia 91 tahun.
  • Dewan Minta PT. Riau Petroleum Serius Mempersiapkan Diri Kelola PI 10 Persen Blok Rokan.
  • Menkominfo Tanggapi Kabar Gojek dan Grab Merger
  • Setelah Natuna, Pulau Sebaru Disiapkan untuk Observasi 188 WNI awak kapal Diamond Princess dan world dream
  • 6 fakta menarik jelang laga Napoli VS Barcelona.
  • Komisi IV DPRD Bengkalis kembali Gelar Rapat Koordinasi terkait realisasi kegiatan 2020
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved