Selasa, 20 November 2018
 
Masalah Pendidikan Dan Guru Honorer

Putra | Nasional
Senin, 05/11/2018 - 15:46:07 WIB
RiauEksis.com - Guru honorer, frasa yang membuat saya semakin terhenyak ketika memikirkan soal pendidikan kita. Guru honorer artinya guru yang menjadi pegawai tidak tetap di sekolah-sekolah, umumnya sekolah negeri yang dikelola pemerintah. Kenapa bisa ada guru yang dipekerjakan berbasis kontrak jangka pendek seperti itu?

Pendidikan adalah fondasi masyarakat. Idealnya, bagian ini sudah rapi sebelum kita membangun bagian lain. Kebutuhan tenaga pendidik seharusnya sudah selesai puluhan tahun yang lalu. Artinya, penerimaan guru di sekolah-sekolah seharusnya mengacu pada sebuah rencana rapi. Ada rencana penerimaan sekian orang berdasarkan kebutuhan, lalu rencana itu dianggarkan dananya, kemudian diproses penerimaan. 

Yang terjadi adalah, kita kekurangan guru, tapi pemerintah tak punya cukup anggaran untuk menggaji mereka. Beberapa daerah masih kekurangan guru, dengan rasio guru-murid masih di bawah standar yang ditetapkan. Pemerintah seharusnya mengangkat guru-guru baru untuk memenuhi kebutuhan itu, tapi tidak punya anggaran untuk menambah pegawai baru. Solusi daruratnya adalah dengan mempekerjakan guru-guru itu dengan sistem kontrak berjangka. Pendidikan diselenggarakan secara darurat. Pedihnya, situasi darurat itu sudah berlangsung bertahun-tahun. 

Ini adalah sistem yang ditentang oleh para buruh dalam dunia industri. Dengan sistem kontrak berjangka, pemberi kerja tidak perlu dibebani oleh beban jangka panjang yang melekat pada pegawai tetap. Mereka bisa memutus kontrak ketika masanya sudah berakhir. Ironisnya, sistem ini justru dijalankan pemerintah. Dunia pendidikan memakai sistem perburuhan.

Karena tidak dianggarkan, maka proses rekrutmen juga tidak terencana. Akibat selanjutnya, tidak ada mekanisme yang baku dan tertib dalam proses perekrutan. Ada sebagian guru honorer yang berkualitas, tapi tidak sedikit yang berkualitas rendah. Mereka direkrut bukan berbasis pada kompetensi, tapi karena punya hubungan baik dengan sekolah perekrut.

Bila kita cek detailnya, situasinya lebih memprihatinkan. Di atas saya singgung soal beberapa daerah yang masih kekurangan guru, bila dibandingkan dari standar rasio guru-murid. Namun, tidak semua sekolah yang mempekerjakan guru honorer itu adalah sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Guru honorer terbanyak jumlahnya justru tidak di daerah-daerah yang paling buruk rasionya.

Coba perhatikan data berikut. Untuk tingkat SD, 5 daerah dengan rasio guru terendah adalah Papua, Jawa Barat, DKI, Banten, dan Bangka Belitung. Sedangkan, daerah dengan jumlah guru honorer tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Aceh. Gambaran sekilas ini menunjukkan bahwa pengadaan guru honorer tidak serta merta merupakan langkah untuk mengisi kekurangan guru. 

Animo yang begitu tinggi untuk menjadi guru PNS tidak bisa serta merta ditafsirkan sebagai motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi guru. Itu bukan serta merta semangat untuk mengabdi di bidang pendidikan. Meski cukup banyak guru honorer yang berdedikasi, kita juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ada banyak dari mereka yang menjadi guru honorer karena tidak diterima bekerja di tempat lain. Tidak heran bila mereka bertahan dengan honor sekian ratus ribu sebulan. Gaji yang sedikit itu pun masih lebih baik ketimbang tidak ada pemasukan sama sekali.

Pemerintah tentu tidak boleh serta merta mengangkat mereka sebagai PNS. Kita dalam situasi harus mengurangi pegawai, bukan menambahnya. Biaya gaji pegawai dalam anggaran di berbagai daerah sudah terlalu tinggi. Penerimaan guru tidak boleh melalaikan kenyataan beratnya anggaran tadi.

Penyelesaian masalah guru honorer bukan soal mengangkat atau tidak mengangkat mereka jadi pegawai. Ini adalah soal memperjelas sekolah mana yang masih memerlukan tambahan guru, sekolah mana yang sudah cukup, setidaknya untuk sementara. Pengangkatan dan penempatan guru harus berbasis pada kepentingan ini.

Masalahnya, apakah pemerintah siap untuk melakukan proses itu? Tidak. Data sekolah dan guru carut marut. Data di tangan pemerintah tidak cocok dengan situasi lapangan. Keinginan pemerintah pusat tidak sinkron dengan pelaksana di daerah. 

Solusi pada akhirnya dipikirkan dengan mekanisme kepegawaian, bukan kebutuhan dunia pendidikan. Hasilnya akan sangat jauh dari penyelesaian berbagai masalah pendidikan. Sekarang tampak seperti sudah selesai, tapi beberapa tahun lagi ia akan muncul lagi dalam bentuk yang berbeda.

Secara keseluruhan memang belum ada presiden yang benar-benar punya konsep untuk membenahi soal pendidikan secara menyeluruh. Itu masalah terbesar kita.****(ptr)


Sumber: detik.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Wow, Arsene Wenger Pernah Didekati Real Madrid Dan Bayern Munchen, Kapan?
  • BBKSDA Riau Peringatkan Warga Hati-hati Gajah Liar
  • Diduga Catut Nama Kapolda Riau, Akiong Ditangkap
  • Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Monas
  • Program Agrotek Farm System Berhasil Dikembangkan Kelompok Masyarakat Rumbai
  • Tanggapan Kepala DPMD Terkait Kasus Pungli Sekdes Gunung Sari
  • Sekdes Gunung Sari Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pungli
  • Hasil Seleksi Administrasi Calon Komisioner KPU Kampar
  • Truk Tanki Vs Innova Di Lintas Timur Bengkalis, Akibatnya 4 Orang Tewas
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved