RiauEksis.com - Dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta jadi persoalan. Padahal kerja sama kedua daerah berjalan lancar di masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semasa menjabat sebagai Gubernur DKI.
Di masa pemerintahan Ahok, ada adendum perjanjian kerja sama soal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dana kompensasi juga ditingkatkan dari semula Rp 63 miliar menjadi Rp 143 miliar per tahun.
"Terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang harus melibatkan atau bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kami selama berada di Balai Kota Jakarta beberapa kali melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kota Bekasi, contohnya addendum perjanjian kerja sama soal TPST Bantargebang dengan Kota Bekasi di mana inti dari perubahan perjanjian kerja sama ini adalah peningkatan dana kompensasi. Dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kota Bekasi sebelum adendum berkisar Rp 63 miliar menjadi Rp 143 miliar per tahun," tulis Ahok di buku 'Kebijakan Ahok', dikutip detikcom pada Sabtu (20/10/2018).
Peningkatan dana kompensasi bau itu, tulis Ahok, digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.
"Peningkatan dana kompensasi ini juga berhubungan dengan status Bantargebang yang sebelumnya selalu dikelola oleh pihak ketiga. Saya tidak ingin ini kembali terjadi, Bantargebang harus dikelola secara mandiri oleh kami melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta," kata Ahok.
Selain itu, tujuan Ahok agar TPST Bantargebang dikelola secara mandiri untuk menyelesaikan masalah antrean truk sampah yang kerap terjadi. Di dalam buku yang ditulisnya, Ahok juga menyebut ketika dikelola mandiri kondisi TPST Bantargebang juga lebih baik.
"Seharusnya dari dulu mereka membangun dengan sistem terkontrol dan harus terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Belum lagi sampah yang sering menumpuk di Jakarta atau mobil truk pengangkut sampah yang bermasalah. Inilah alasan kenapa kami harus mengelola sampah sendiri atau swakelola di Bantargebang," kata Ahok.
"Apakah dengan swakelola manajemen pengelolaan sampah di Bantargebang menjadi lebih baik? Silakan Anda lihat sendiri bagaimana kondisi di TPST Bantargebang saat ini? Rindang, bro! Hijau," ungkapnya.
Soal dana hibah, saat ini Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun. Dana hibah masuk perjanjian antara DKI dan Kota Bekasi. Ada 41 item perjanjian terkait pemanfaatan lahan di Bantargebang untuk pembuangan sampah dari Jakarta.
Proposal dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi sudah diproses. Namun DKI baru membayar dana kompensasi bau kepada warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membandingkan era Ahok dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.
"Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu," ujar Tri saat dihubungi. Yang hilang itu dana kemitraan (Rp 2 triliun) dan yang Rp 196 (miliar) itu dana kompensasi (yang sudah dibayar). Kita minta perhatian lebih, Jumat (19/10/2018).
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).****(ptr)
