RiauEksis.com, Jakarta - Keberatannya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atas kebijakan pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS daerah menggunakan dana dari APBD membuat Presiden Joko Widodo memberi kepastian seluruh PNS dan aparatur negara akan menerima THR dengan pembayaran tepat waktu.

Kebijakan soal pemberian THR berawal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 soal besaran THR kepada aparatur sipil negara (ASN) tahun 2018 yang besarannya sama dengan penghasilan pada bulan Mei ini. Untuk memenuhi amanat tersebut, Kemendagri lalu mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Aturan tersebutlah yang menjadi masalah bagi sejumlah daerah. Sebab ada yang belum menganggarkan soal THR dan gaji ke-13 itu, termasuk Risma.

"Kalau besar kan ya bebani (APBD), berat ya. Masak pakai APBD," ungkap Risma dikutip dari CNN TV, Selasa (5/6).

Risma menjelaskan mengapa aturan tersebut dianggap memberatkan. Menurutnya, Pemprov tidak bisa 'ujug-ujug' mengeluarkan uang tanpa ada alokasinya terlebih dahulu.

"Ya gimana, aku dapat uang dari mana. Kita kan tidak bisa tiba-tiba, semua kan terploting anggarannya dan semua harus persetujuan DPRD dan saat masukan ke DPRD ada rinciannya, gaji sekian. Kalau ada yang baru saya tidak berani," ujar Risma di sela-sela sidak di Jalan Kenari, Surabaya, Rabu (6/6).

Dia mengaku tidak bisa mendadak bisa mengalokasikan dan membagikan THR. Saat ini, menurut Risma, dia dan jajarannya sedang sedang melakukan pembahasan internal sebelum mengamini pemberian THR untuk PNS. Risma juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kan tidak bisa mendadak. Kalau memang itu saya lihat lagi. Apalagi waktunya mendesak. Tidak memungkinkan kan kita waktu ajukan ke dewan (DPRD). Gaji sekian, tujuan apa, kalau alokasikan lebih-lebih itu salah manajemen keuangannya. Saya pun tidak mau kalau uang itu tidak terpakai," urai politikus PDIP tersebut.

Keluhan Risma itu ditanggapi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengeluarkan surat edaran terkait teknis THR PNS daerah yang harus memakai dana APBD. Meski satu naungan partai, Tjahjo mempertanyakan sikap Risma.

"Wong itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah pada saat kami rakor kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," ucap Tjahjo, Rabu (6/6).

"Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," tambah dia. 

Sebenarnya bukan hanya Risma saja yang merasa kewalahan. Bahkan Pemprov DKI disebut harus jungkir balik menyiapkan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) bagi PNS. Alasannya, awalnya THR untuk PNS tak dianggarkan dalam APBD.

"Pemprov DKI nggak keberatan sama sekali, itu bentuk cara keberpihakan. Walaupun Pak Sekda sampaikan ke saya kita harus jungkir balik nyiapin. Karena memang nggak dianggarkan, tapi kita senang. Permintaan Bapak Presiden, kita juga syukuri sebagai berbagi pada PNS," kata Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6). ***(ptr)