Minggu, 17 Februari 2019
 
Refly Harun Nilai Pasal Penghinaan Presiden Dapat Menghambat Demokrasi

M Amin | Nasional
Rabu, 07/02/2018 - 12:53:13 WIB
Jakarta (RiauEksis.Com) - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, pasal penghinaan presiden dapat menghambat demokrasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut menanggapi disepakatinya rumusan pasal penghinaan presiden masuk dalam Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP (RUU RKUHP).

Refly mengatakan, tidak perlu ada pasal khusus terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden. Sebab, sebagai seorang presiden, lanjutnya, ia harus bisa menerima kritikan, dimana kadang susah untuk membedakan antara penghinaan dan kritikan.

"Kita harus tahu bahwa semakin tinggi jabatan, maka semakin besar power dan semakin besar privelesi (hak istimewa) yang didapatkan. Karena itu, ya sebagai imbangannya akan semakin besar kritik yang akan ditujukan," kata Refly saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (6/2/18).

Oleh karena itu, siapapun presidennya, demokrasi harus tetap dijaga. Walaupun dalam praktisnya dapat diganti sesuai dengan periode jabatan seorang presiden. "Yang harus kita jaga ini, demokratisasi kita. Praktisnya kan kita ganti, bisa berganti sesuai dengan periodenya. Tapi demokrasinya harus sistemable, harus sesuai sistem terus," ujarnya.

"Jadi jangan sampai kemudian membuat pasal-pasal itu hanya didasarkan pada kepentingan sempit jangka pendek menurut saya," ucapnya.

Namun, yang perlu dilakukan, lanjutnya, masyarakat perlu diberikan sosialisasi agar tidak mudah dalam melakukan penghinaan. "Hanya memang masyarakat perlu dididik, jangan sampai masyarakat itu menjadi orang yang mudah sekali melimpahkan kesalahan pada orang, mudah sekali memaki dan lain sebagainya," jelasnya.

Walaupun Refly berpendapat bahwa tidak perlu ada pasal khusus terkait penghinaan presiden, namun, bukan berarti presiden tidak dilindungi. Jika deliknya presiden harus dilindungi, maka semua warga negara juga harus dilindungi.

"Ingat ini pasal khusus, bukan berarti presiden itu tidak dilindungi, semua warga negara jika mereka merasa terhina, merasa terlecehkan, mereka kan bisa mengadu. Tapi itukan berupa delik aduan, yang sifatnya umum," kata Refly. (min/rec)




sumber: republika.co.id


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Perbaikan 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan, Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
  • Jadi Pembicara Rapat KOPEK, Bupati Inhil: Kami Serius Dan Fokus Cari Solusi Fluktuasi Harga Kelapa
  • Hadapi Pileg Dan Pilpres, Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan Di Rengat
  • Penutupan Program Jelajah Adat Di Indonesesia, Warga Tumpah Ruah
  • Antisipasi Kebakaran Koramil 01/ Bengkalis Bersama Masyarakat Bersihkan kanal Dan Embung
  • Innalillahi, Anggota Satpol PP yang Tertimpa Pagar Rumdis Wabub Bengkalis Meninggal
  • Anggota Satpol PP Bengkalis terhimpit Pagar Rumah Dinas Wabup
  • Bupati Inhil Ungkapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Busu Atan
  • Bupati Inhil 'Tongkrongi' Sosialisasi Penyusunan Renstra Hingga Dini Hari
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved