Senin, 23 Juli 2018
 
Mendagri Tegaskan Pemerintah tak Intervensi Vonis Ahok

ridwan alkalam | Nasional
Jumat, 12/05/2017 - 16:35:46 WIB
JAKARTA (riaueksis.com) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap putusan majelis hakim dalam kasus penodaan agama. Tjahjo mengatakan, masyarakat tidak bisa menyalahkan Presiden Joko Widodo atas vonis penjara dua tahun yang diterima oleh Ahok.

Menurutnya, saat kepolisian menetapkan status seorang menjadi tersangka, meskipun oknum tersebut adalah pejabat publik, pemerintah tak bisa melakukan intervensi. Apalagi ini adalah putusan pengadilan lewat majelis hakim yang  telah melalui proses persidangan, berdasarkan fakta dan saksi.

"Membela Pak Ahok silakan, itu hak asasi setiap manusia. Tapi jangan mengaitkan orang lain apalagi mengaitkan rezim pemerintahan dan Presiden Pak Jokowi," katanya, Jumat (12/5).

Pernyataan ini menyusul adanya orasi dari seorang simpatisan Gubernur nonaktif Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dinilai menyinggung pemerintahan Jokowi. Oknum tersebut mengklaim kalau era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik ketimbang pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat profesional dalam menangani masalah dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok.

"Artinya saat kedua pasal tersebut menjadi tuntutan JPU terhadap Ahok, kami melihat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hanya tuntutan di atas 5 tahun penjara, Ahok baru dinonaktifkan dari jabatannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, berbeda halnya dengan putusan hakim saat ini, dimana Ahok sebagai terdakwa divonis 2 tahun penjaran dengan perintah langsung penahanan, maka Pemerintah mengambil sikap untuk menonaktifkan dirinya sebagai kepala daerah dan mengangkat wakilnya menjadi pelaksana tugas (Plt). Menurut Tjahjo, Ahok tengah melakukan upaya banding ke tingkat pengadilan tinggi sehingga publik diminta tak perlu terburu-buru dalam bersikap.

"Ahok waktu ketemu saya dia bilang. 'Kalau diputus bersalah saya tanggung jawab. Tapi saya minta hak-hak saya, upaya-upaya hukum saya dipenuhi'," ucap Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, meski Presiden Jokowi memiliki historis dengan Ahok, bukan berarti dirinya bisa ikut campur terhadap masalah yang menimpa gubernur nonaktif ini.

Tjahjo meminta agar masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mengambil kesimpulan sepihak terkait rezim pemerintahan Jokowi. Masalah ketidakpuasan publik dengan putusan hakim, ia menilai wajar. Namun, para simpatisan dan pendukung Ahok, kata dia harus tetap menghormati putusan hukum.

"Negara kita negara hukum. Lembaga pengadilan harus kita hormati. Setiap hakim memutus kasus apa pun itu pasti menimbulkan pro-kontra," katanya lagi. (wan)


Dikutip dari: republika.co.id




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Terkait Kritikan Kali Item, Anies: Bantu Kami Menyelesaikan Masalah...
  • KPK Pinta Sel Lapas Sukamiskin Dikembalikan Sesuai Standar
  • Suara Ledakan Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tadi Subuh
  • Bj Habibie: Pilihlah Presiden Jejak-Jejaknya Yang Nyata
  • Kali Item Ditutup Dengan Waring, LIPI: Kurang Efektif Ngurangi Bau
  • Koordinator Isu Energi BEM Seluruh Indonesia Tolak Pelemahan Pertamina
  • Gempa Berkekuatan 5,5 Skala Richter Guncang Padang
  • Ahok Akan Bebas Bersyarat Agustus Nanti, Tapi...
  • Anies Pecat Walikota Melalui Aplikasi WhatsApp
  •  
     
     
    Senin, 29/08/2016 - 19:36:49 WIB
    Rupanya Seperti Ini Cara Tes Keperawanan Calon Polwan, Duh Ngerinya..
    Selasa, 17/07/2018 - 20:42:25 WIB
    Arsene Wenger: Saya Menyesal Telah Mengorbankan Segala Yang Saya Lakukan
    Kamis, 04/01/2018 - 18:37:13 WIB
    Pertarungan Jumiati Melawan Harimau di Sebuah Perkebunan Sawit di Riau...Sebelum Tewas, Leher Belakangnya Dicengkeram, Setelah Itu Pahanya Dimakan
    Rabu, 04/01/2017 - 13:09:56 WIB
    Malaysia dan Indonesia Berlomba Dalam Membuat Pesawat Tempur
    Minggu, 14/01/2018 - 13:42:13 WIB
    Zaman Sudah Mulai Edan, Ada Seorang Anak Remaja Mau Memperkosa Ibu Kandungnya Sendiri
    Senin, 22/01/2018 - 19:38:18 WIB
    Partai Gerindra Minta Tolak Dana Asing untuk Legalisasi LGBT
    Rabu, 17/05/2017 - 15:54:00 WIB
    Penegak Hukum Diminta Usut Otak Aksi Demo Bayaran di Riau
    Kamis, 05/03/2015 - 09:07:54 WIB
    Advertorial
    Panitia Pelaksana Konfercab NU Inhu ke-IV Gelar Audiensi dengan Bupati Inhu
    Kamis, 05/03/2015 - 12:18:03 WIB
    Danrem 031/WB Dampingi Mentan Kunker di Riau
    Senin, 22/01/2018 - 20:02:39 WIB
    Warga Sumatera Barat Bisa Saksikan Gerhana Bulan Total Yang Akan Terjadi Pada 31 Januari 2018
    Kamis, 05/03/2015 - 08:10:06 WIB
    Mentan Penuhi Janji Temui Petani di Pulau Ransang, Meranti
    Senin, 22/01/2018 - 19:18:29 WIB
    Dibanding Istrinya, Pria Ini Lebih Suka Bocah..Kalaupun Mau Berhubungan Dengan Istrinya, Lebih Dulu Berbuat Tak Senonoh kepada Anak-anak
    Kamis, 05/03/2015 - 07:53:52 WIB
    Menteri Pertanian Kagum Program Kemandirian Pangan Kampar
    Jumat, 05/01/2018 - 04:51:59 WIB
    Soal Yang Satu Ini, Ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump Takut Juga
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved