Pekanbaru (RiauEksis.Com) - Kepala Badan Nasional Penanggangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei menyebutkan, pada tahun 2017 ini ada dua provinsi yang berstatus siaga bencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, kedua provinsi itu adalah Sumatera Selatan (Sumsel) dan Riau. Dengan status tersebut, imbuhnya, semua pihak terkait harus fokusberupaya melakukan pendekteksian dini karhutla.

"Tantangan dan tugas pada 2017 jauh lebih berat jika dibandingkan 2016 karena cuaca diprediksi bakal lebih panas dibanding dua tahun sebelumnya," kata Willem seusai apel siaga karhutla di Palembang, Sumsel pada Sabtu (19/2/17).

Karena itu, sambungnya, semua pihak harus benar-benar lebih memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ia mengatakan pada tahun 2016 lalu, luasan karhutla lebih kecil jika dibandingkan tahun 2015 karena terdapat pengaruh La Nina sehingga curah hujan lebih banyak melanda Indonesia.

Namun, imbuhnya, situasi akan berbeda pada tahun 2017 karena kemarau diperkirakan akan terjadi pada Maret hingga kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Sedangkan puncaknya akan terjadi pada Juni 2017.

Untuk itu, sebutnya, perlu dilakukan langkah antisipasi yang bukan hanya pemerintah saja yang aktif, tapi juga dibantu para pemangku kepentingan, relawan, dan sebagainya.

Di Sumsel, ia menilai persiapannya sudah cukup matang dan upaya sudah dilakukan tersinergi dengan baik.

"Jangan sampai kita lengah. Tingkatkan kewaspadaan. Rencananya akan dikirim dua unit heli waterbombing ke Sumsel dan ini sedang dalam proses," ungkap Willem.

Bantuan juga akan difokuskan ke Riau, karena saat ini karhutla sudah terjadi di daerah tersebut. Namun pemerintah Riau juga telah menggalakkan upaya pemadaman karhutla di daerahnya sehingga kebakaran tak meluas.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Teten Masduki mengungkapkan, upaya meminimalisir adanya karhutla di Indonesia sudah menjadi prioritas bagi semua pihak agar karhutla dapat dikendalikan sejak dini.

"Pesan Presiden Joko Widodo soal asap, penanggulangannya ini menjadi perhatian. Presiden sudah memanggil BRG (Badan Restorasi Gambut, red) untuk memastikan target dan rencana BRG untuk ribuan hektare lahan dalam kondisi siap," kata dia.

Untuk itu juga, katanya, peran kerja sama dengan pihak perkebunan yang mendapat izin mengelola lahan sangat penting. Ia meminta agar setiap perkebunan dapat menjaga lahannya masing-masing dan bertanggung jawab bila ada kebakaran sekecil apapun.

"Perkebunan harus memiliki manajemen baik alat pendeteksi elektronik yang dapat mengukur muka air gambut. Memastikan keberadaan sumur bor, tower pemantau adanya kebakaran dan kelengkapan sarana serta prasarana kebakaran hutan dan lahan," kata dia. (re/ant)