Jakarta (RiauEksis.Com) - Pemerintah diminta serius menyikapi Aksi Bela Islam III. Soalnha, jika mengabaikan suara umat Islam yang meminta kejelasan status tersangka dan penahanan gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ini akan berpotensi mengganggu roda pemerintahan pada tahun 2017.

Permintaan ini disampaikan enterpreneur sosial, Erie Sudewo.
"Äkhir tahun ini pemerintah tak lakukan hal utama. Maka 2017 akan bermasalah besar ini, dan akan terganggu," kata Erie saat dihubungi republika.co.id, Jumat (2/12).

Ia menyebut, satu hal yang patut disyukuri, yakni Ahok tinggal di Indonesia. Berbeda halnya apabila Ahok tinggal di luar negeri. "(Menghina Alquran) kalau di luar, bisa terbunuh Ahok. Di sini kan tidak, ini yang harus dipikirkan," ujar dia.

Erie mengingatkan, jangan sampai hanya karena satu orang bermasalah, maka merusak kesatuan Indonesia. Pun ia tidak sepakat apabila umat Islam yang menuntuk kejelasan status Ahok, disebut tidak memihak NKRI.

Ia juga sepakat ihwal anggapan yang menyebut, apabila orang jauh yang dilaporkan akan segera ditangkap. Sementara, apabila orang dekat yang dilaporkan, susah bergerak. Erie meyakini, Aksi Bela Islam tidak akan berhenti sebelum adanya kejelasan status terhadap Ahok. "Ini masalah krusial," jelasnya.

Ia mengapresiasi tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berbaur dengan umat Islam yang turun ke jalan. Menurutnya, sudah sewajarnya seorang pemimpin negara melakukan hal tersebut. "Jokowi kan presiden seluruh umat, tak berpihak kiri-kanan, presiden semua," ujar dia.

Ia mengingatkan, Indonesia menjunjung asas demokrasi. Asas yang menjunjung tinggi kebebasan dan mendengar suara terbanyak. "Jangan lupa asas demokrasi, pakainya mayoritas. Mayoritas sekarang berkehendak, kok malah diabaikan," kata dia.

Ia khawatir apabila kasus dugaan penistaan agama tidak diselesaikan secara serius, akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan keutuhan NKRI. "Kalau tegas, pemerintah tak akan masalah itu," jelasnya. (re)


sumber: republika