JAKARTA, Riaueksis.com- Desain dari Istana Negara atau Kepresidenan pada Ibu Kota Negara (IKN), yang dipampang Presiden Joko Widodo (Jokowi) disaat peringatan hari ulang tahun dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, ini mendapat kritikan.
Seperti disampaikan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian, yang mengkritisi rancangan desain final Istana Negara dari IKN yang dirancang oleh seniman patung. Menurutnya, hal itu harusnya dirancang oleh orang yang ahli dalam merancang bangunan.
"Saya rasa itu alangkah baiknya diserah kepada ahlinya. Kalau tidak diserahkan kepada ahlinya berpotensi tidak sesuai," kata Pipin kepada CNNIndonesia.com. Namun begitu, dia menolak komentari lebih lanjut soal desain Istana Negara di IKN.
Pipin menegaskan, pada prinsipnya itu partainya tetap menolak untuk rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Karena kata dia, perpindahan IKN ini harus dilakukan dengan menggelar referendum terlebih dahulu. Pemindahan IKN itu tidak boleh dilakukan hanya kepentingan segelintir orang.
"Kami menegaskan perpindahan IKN ini harus menjadi concern seluruh rakyat Indonesia, maka hal itu harus dilakukan referendum supaya setiap warga negara didengarkan suaranya. Jangan dikarena kepentingan segelintir orang. Artinya ini perlu dipikirkan opsi referendum," sebut dia.
Pipin juga mengingatkan, bahwa praktik perpindahan IKN di berbagai negara itu telah menimbulkan ketergantungannya negara terkait kepada negara lain dalam hal pemberian utang. Artinya, situasi itu mengancam kedaulatan negara. Apalagi pemindahan IKN tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi saat ini.
"Praktik di berbagai negara, IKN pindah menyebabkan ketergantungan negara asing yang memberikan utang kepada negara tersebut sehingga kedaulatan negara terancam. Pemindahan IKN [tidak tepat dilakukan] ketika kondisi ekonomi sehat sekarang di saat utang negara kita besar mendekati Rp7.000 triliun," katanya dilansir suara.com.
Sebelumnya, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menyatakan pembangunan Istana Negara dalam desain IKN baru harus memenuhi berbagai kriteria. Antara lain keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan.
Rancangan desain final Istana Negara saat ini dirancang oleh seniman patung I Nyoman Nuarta. Desain itu disebut sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo setelah mengalami delapan kali revisi. Desain istana terpilih menyerupai burung garuda, posisi gedung berada di atas bukit dengan ketinggian 88 MDPL dan tinggi sayap garuda mencapai 170 meter.
Ketua IAI Nasional Georgius Budi Yulianto mengatakan kriteria bangunan publik tak hanya mengandalkan bentuk dan estetika. Bangunan publik harus memenuhi kriteria lainnya mulai dari keamanan hingga kesehatan bangunan.
Kriteria tersebut bisa dipenuhi oleh seorang arsitek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Arsitek dan PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2017.
"Dalam berpraktik, menurut hukum, kata Arsitek itu adalah seseorang yang berpraktik arsitek, teregistrasi dan berlisensi, dengan demikian maka desain arsitektur yang merupakan produk praktik profesi arsitek pun berkonsekuensi hukum. Penanggung jawab karya arsitektur, tidak hanya yang berhak atau sekedar mampu, tapi siapa wajib bertanggung jawab," katanya. (Der)
