PEKANBARU (riaueksis.com) - Belasan massa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Selasa (5/9/2017) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau tepatnya di bundaran tugu titik nol. HMI mengutuk kebiadaban tentara dan pemerintah Myanmar yang dianggap melakukan genosida terhadap etnis muslim Rohingya.

Aksi kebiadaban yang sudah berlangsung bertahun-tahun dengan cara meneror, membakar rumah-rumah hingga membunuh etnis muslim Rohingya yang minoritas di negara itu, dianggap tindakan yang tidak bisa ditolerir oleh negara pun.

"Kami mendesak kepada pemerintah Indonesia jangan tutup mata. Jangan biarkan kekejian ini terus meraja lela. Pemerintah Jokowi harus punya sikap, harus punya marwah untuk membela kemanusiaan yang sungguh biadab yang dilakukan pemerintah Myanmar dan tentara di sana," kata koordinator aksi HMI MPO Zunnur Roin, di depan Kantor Gubernur Riau tepatnya di bundaran tugu titik nol, Selasa (5/9/17).

Menurutnya lagi, pemerintah Indonesia tak boleh berdiam diri melihat aksi keji yang dilakukan pemerintah Myanmar dan tentaranya. Apalagi Myanmar merupakan negara yang masih tergabung dalam ASEAN.

Pada aksi ini, mahasiswa juga membentangkan spanduk kecaman terhadap pemerintah dan tentara Myanmar. Kemudian memajang foto Presiden Myanmar Aung San Suki dan panglima tentara Myanmar yang sedang bersalaman sebagai bentuk pemukatan jahat. Pada kesempatan ini, mahasiswa juga menyempatkan dengan melakukan aksi penggalangan dana dari para pengendara roda dua dan empat yang melintasi tugu titik nol tersebut.
Menurut mahasiswa, dana yang terkumpul ini nantinya akan disumbangkan untuk etnis Rohingya di Myanmar melalui PB HMI MPO yang ada di Jakarta terlebih dahulu.

Berikut empat poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa, pertama mendesak pemerintah langsung turun tangan terhadap penyelesaian konplik ada ada di Rohingya. Kedua, meminta pemerintah untuk menyediakan lahan untuk penampungan sementara etnis Rohingya.

Ketiga, mendesak ASEAN menekan pemerintah Myanmar mengentikan tindak kejahatan dan mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Keempat, mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar dan mengusir Duta Besarnya yang ada di Indonesia. (wan)