"Hak Angket yang dibentuk DPR RI adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Taufik, Advokasi Fitra Riau

Dalam rilis massa aksi (KAK) di gedung DPRD Riau Jumat (21/7/2017) menyatakan, dalam pengajuan hak angket KPK tidak terlihat jelas mengenai hal penting, strategis dan dampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Hak angket ini justru terlihat memperjuangkan dan melindungi kawan sesama anggota DPR RI yang terjerat kasus hukum korupsi KTP elektronik.

"Tidak ada urgensinya bagi bangsa pembentukan hak angket ini, bahkan terkesan digunakan untuk melindungi koruptor KTP elektronik dan upaya menyerang balik untuk melemahkan KPK, " kata Taufik dalam orasinya di depan gedung DPRD Riau

Dalam tuntutannya, Koalisi Anti Korupsi menyatakan sikap menolak hak angket terhadap KPK karena inkonstitusional dan cacat hukum.

KPK bukanlah objek dan subjek dari hak angket. DPR harus bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak inkonstitusional

KAK Riau mendukung KPK terus melakukan penyidikan kasus Mega Korupsi KTP elektronik serta kasus lainnya terutama kasus korupsi di Riau

"Kami mendesak KPK menjerat korporasi terkait kejahatan di sektor kehutanan," pungkasnya. (len)