PEKANBARU (RiauEksis.Com) - Gabungan mahasiswa dari Universitas Riau dan UIN Suska berunjuk rasa besar-besaran di depan gerbang Mapolda Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (12/4/2017) menjelang sore. Tuntutan mahasiswa mulai soal hutan, lahan hinga
menuntut perkara kriminalisasi ulama dan lain-lain.

Awalnya massa menggelar longmarch dan berkumpul di gerbang Mapolda Riau, sambil membawa berbagai spanduk tuntutan. Kendaraan di ruas jalan dekat lokasi unjuk rasa pun sempat tersendat.

Informasi yang dirangkum i lapangan, unjuk rasa di Polda ini salah satunya membahas kasus kehutanan dan perusahaan ilegal yang beroperasi di Riau. Perkara lainnya yakni upaya kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa. Ini terlihat dari spanduk yang mereka bawa bertuliskan "Tegakkan Keadilan, Tolak Kriminalisasi Ulama", lalu ada pula "Ulama Kami Jangan Dikriminalisasi".

Aksi juga berkaitan dengan tindakan respresif penegak hukum terhadap ulama dan mahasiswa. Selain itu kabarnya pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah agar serius dalam menjalankan roda pemerintahan.

Terlihat aparat kepolisian diturunkan untuk mengawal kondusifitas unjuk rasa tersebut. Mereka dikerahkan dari Polsek, Polresta Pekanbaru dan Polda Riau. Sampai saat ini unjuk rasa berjalan
normal tanpa gangguan.

Sementara petugas lalu lintas fokus mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melintas disekitar lokasi unjuk rasa. Ditaksir jumlah pendemo mencapai ratusan orang. Mereka juga memakai
almamater dari kampus masing-masing.

Dalam orasinya pendemo sempat menyinggung ketidak beresan dalam kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terdakwa yang masih bebas.

Dalam aksinya, mahasiswa juga sempat membakar ban bekasdi depan gerbang Mapolda Riau. mahasiswa juga meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menindak tegas Kapolda dan oknum pelaku tindak represif terhadap mahasiswa.

Tuntutan berikutnya meminta pemerintah serius dalam menjalankan pemerintahan yang pro kepada rakyat. Selain itu desakan lainnya khusus untuk Polda Riau terkait ketegasan dalam penanganan kasus kehutanan dan perusahaan ilegal yang beroperasi di Riau. (wan)