JAKARTA (RiauEksis.Com) - Pemerintah Indonesia mendapat jatah kontribusi pendanaan Saudi Arabia dengan total Rp93 triliun. Nilai ini realisasi dua kesepakatan ini, dari 11 kesepakatan Memorandum of Understanding berbagai bidang yang belum ada nilai investasinya.

Salah satu yang nilainya paling besar adalah kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco, BUMN Arab Saudi terkait Kilang Cilacap. Nilainya mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp80 triliun.

Selain itu ada MoU mengenai kontribusi pendanaan Saudi dengan pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund Development dan Pemerintah Republik Indonesia, nilainya US$ 1 miliar atau sekitar Rp13,3 triliun. Jika dijumlahkan maka total kerja sama yang nilainya sudah diketahui ini adalah US$ 7 miliar atau sekitar Rp93,3 triliun.

Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah sebesar US$ 25 miliar.
Sebelum datang ke Indonesia, Selama empat hari sejak Minggu (26/2/2017), Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dari Arab Saudi mengunjungi Malaysia.

Negeri Jiran itu mendapatkan kesepakatan investasi US$ 7 miliar atau sekitar Rp93 triliun. Nilai yang sama dengan kesepakatan investasi di Indonesia. Bedanya, Malaysia dapat investasi sebesar itu untuk satu proyek yaitu kerja sama antara Saudi Aramco dengan Petronas untuk membangun kilang.

Proyek kilang minyak ini berdiri di selatan Johor, dekat perbatasan dengan Singapura. Proyek ini dikenal dengan Refinery and Petrochemical Integrated Development Project, atau kilang minyak
dan petrokimia yang terintegrasi.

Investasi Arab Saudi di Indonesia masih berpotensi naik lagi. Sebab, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan ada penjajakan untuk pembangunan kilang di Dumai, Bontang, dan
Balongan.

"Selain itu ada penjajakan PLTU mulut tambang di Jambi," ujar Retno di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/3/2017) kemarin. Penjajakan lain yang dilakukan Arab Saudi di Indonesia juga
dilakukan di sektor infrastruktur, jalan raya, sumber daya air dan air minum, serta perumahan.
"Nanti Arab Saudi akan segera mengirimkan para menteri terkait untuk ini," kata Retno. (re/wan)