RiauEksis.com, Jakarta - Proses akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 51% mendapat kritik dan dianggap pencitraan pemerintah di tahun politik.

Presiden Joko Widodo pun menjawab 'serangan' tersebut. Jokowi menegaskan proses mencapai kesepakatan dengan pihak Freeport tidak mudah dan memakan waktu.

"Ini kan namanya proses itu mesti pertama-tama harus Head of Agreement, nanti ditindaklanjuti ke-2, ke-3. Tapi kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya, ini proses panjang hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun kita lakukan dan alot sekali," ujar Jokowi di gedung akademi bela negara NasDem, Jl Pancoran Timur II, Jakarta Selatan, seperti dikutip Detik.com, Senin (16/7/2018).

Menurutnya, proses pengambilalihan saham PT Freeport yang memakan waktu panjang ini perlu disyukuri. Penandatanganan HoA merupakan kemajuan yang juga perlu disyukuri.

Jokowi berharap tidak ada sentimen negatif terkait pengambilalihan saham PT Freeport.

"Jangan malah sudah ada kemajuan ada yang ngomong miring-miring," ungkapnya.

Sebelumnya, eks Menkeu Fuad Bawaziermenilai penandatanganan HoA sebagai pencitraan. Menurutnya, HoA hanya deklarasi politik karena baru sekadar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

"Jadi bagi yang mengerti bisnis dan hukum, HoA ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, tapi rupanya pemerintah perlu pencitraan untuk mendongkrak Jkw di tahun politik ini," ujar Fuad dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7) lalu.

Menurutnya, Kontrak Karya tambang Freeport akan berakhir 2021 dan baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir atau tahun 2019. Fuad mengatakan seharusnya bersabar karena bisa dan berhak memiliki saham 51% itu tanpa harus membeli pada 2021 atau setelah itu.

"Sebab ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya thn 2021 izin penambangannya akan habis. Lagi pula selain pemerintah Indonesia juga tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham PTFI," tutur Fuad yang pernah menjabat Dirjen Pajak itu.

Sementara, Amien menyinggung pemerintah yang baru saja menyepakati akuisisi 51% saham PTFI. Menurut Amien, hal itu hanya sebuah kebohongan. Namun Amien tidak mau melanjutkan ucapannya soal Freeport itu.

"Seolah-olah kita sudah senang karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu hanya, maaf, bohong-bohongan, karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka. Gitu," kata Amien di lokasi acara di aula Masjid Al-Furqon, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/7).

Pemerintah telah menandatangani Head of Agreement (HoA) proses divestasi 51% saham PTFI di Kementerian Keuangan, Kamis (12/7). Penandatanganan dilakukan CEO Freeport McMoRan inc, Richard Adkerson dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Freeport McMoRan (FCX--kode saham di New York Stock Exchange) adalah induk PTFI. Sementara Inalum adalah BUMN yang akan membeli 51% saham. Setelah nanti proses divestasi terjadi, maka porsi 51% saham PTFI beralih ke Inalum, dan 49% sisanya dipegang Freeport McMoRan.

Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, belum mau komentar jauh menanggapi kesepakatan akuisisi 51% saham Freeport.

"Ya saya kan belum begitu jelas isi dari perjanjian, kita lihat nanti hasilnya gimana," kata Prabowo usai halalbihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Aula Masjid Al-Furqan, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7).