Senin, 31/08/20
 
Kembali Bersikap Tegas, Pasangan Anies-Sandi Tolak Reklamasi di Teluk Jakarta

an | Politik
Kamis, 26/01/2017 - 23:53:48 WIB
Anies Baswedan-Sandiaga Uno
TERKAIT:
   
 
Jakarta (RiauEksis.Com) - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali
menujukkan ketegasannya. Kali ini mereka menolak reklamasi yang
dilakukan di Teluk Jakarta.

Penolakan itu hanya didasari oleh satu hal. Yakni melindungi kepentingan masyarakat yang mencari nafkah di sana. Bambang Widjojanto selaku juru bicara pasangan Anies-Sandi menyebut, yang paling mendasar dalam mengambil setiap keputusan adalah adil.

Untuk itu, pasangan Anies-Sandi atas dasar keadilan, memutuskan untuk menolak reklamasi. "Kami tegas. Asas keadilan yang kami utamakan," ujarnya Kamis siang (26/1).

Mantan Komisioner KPK itu mengajak untuk melihat kondisi setelah reklamasi. Setelah adanya pengurukan tanah dan pembangunan sejumlah real estate di kawasan itu, banyak keluhan dari nelayan. Terutama dari nelayan yang memang berasal dari Jakarta Utara. Mereka kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan di laut karena adanya reklamasi.

"Jadi yang paling dirugikan siapa? Nelayan," ujar pria yang akrab disapa BW itu.

Untuk itu, lanjutnya, pasangan Anies-Sandi wajar untuk menolak reklamasi karena berpihak kepada masyarakat. Sebab dibandingkan antara pengembang dan pembeli, justru yang paling banyak mendapatkan kerugian adalah nelayan dan lingkungan. "Masa kita tidak berpihak kepada masyarakat," tegasnya.

Bagi BW, pertanyaan apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah menghentikan reklamasi adalah pertanyaan yang salah. Sebab itu dianggapnya framing-nya hanya untuk melindungi pengembang atau investor. Sementara yang menjadi korban adalah nelayan.

"Mereka tidak bisa lagi melaut. Kalau urusan itu (setelahnya), sudah masuk ranah hukum," ucap pendiri LBH Jakarta itu.

Putusan itu sendiri tidak hanya ada berada sepenuhnya di Pemprov. Tetapi juga di Pemerintah Pusat dan pengadilan yang memutuskan. Namun untuk saat ini, yang perlu dilakukan adalah mengutamakan kemaslahatan publik.

Sementara itu, pengamat tata kota Marco Kusuma Wijaya menyarankan agar para pembeli atau konsumen yang sudah membeli properti, untuk menuntut pengembang secara hukum. Sebab semestinya saat jual beli tersebut ada akad yang dilakukan. Dan di situ ada sejumlah pasal yang telah mengatur. "Pengembang itu tahu dari awal mereka melanggar hukum," ujarnya.

Menurut Marco, pulau-pulau reklamasi itu tidak memiliki wilayah zonasi dan tata ruang. Sehingga dipastikan tidak ada IMB. Namun pengembang tersebut tetap nekat untuk membangun bangunan. "Pasti sudah salah," terangnya. (rci)



sumber: republika.co.id







Berita Lainnya :
 
  • Bupati Kasmarni Khatam Bersama Para Santri Penghafal Qur'an
  • Polda Riau Gelar Rapat Lintas Sektoral Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024
  • Indosat Ooredoo Hutchison Ajak Masyarakat Bersama Rayakan Indah Ramadan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
  • Ditresnarkoba Polda Riau Gerebek Rumah di Pangeran Hidayat Pekanbaru, Puluhan Butir Pil Extasi di Amankan
  • Konservasi Gajah PHR Mendunia, Raih Green World Environment Awards 2024 di Brasil
  • Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
  • PT SPR Serahkan Laporan Tahunan Tatakelola Informasi Publik ke KI Riau
  • Ditresnarkoba Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Narkoba Senilai Rp32 Miliar
  • SMSI Riau Gelar Buka Puasa Bersama, Luna: Mari Terus Kita Rajut Kekompakkan
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved