Pekanbaru (RiauEksis.Com) - Usman selaku Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menganggap apa yang dilakukan dewan (DPRD) terkait pokok pikiran (pokir) di perubahan sudah merupakan pemaksaan kehendak dan tidak komitmen dengan ucapan.

"DPRD telah memaksakan kehendaknya dengan memaksakan pokir di tengah jalan, itu artinya akan mempengaruhi kinerja pemerintah. Sehingga kalau bisa di nilai kinerja legislatif sebagai pengawas hampir tidak jalan. Meskipun memang pokir-pokir itu memang berasal dari masyarakat," ujar Usman menanggapi pokok pikiran dewan di perubahan 2016 berakhir dengan tidak tuntas.

Menurut Usman, sebagai fungsi pengawasan mestinya DPRD memberikan contoh baik terhadap jalannya pemerintah, dan yang paling penting DPRD juga harus konsisten atas ucapan yang sudah disampaikan.

Dimana sebelumnya dewan melarang ada program fisik di Perubahan, namun nyatanya Dewan sendiri yang memaksakan proyek masuk di Perubahan berupa fisik.

"Ada inkonsistensi DPRD dalam memanfaatkan situasi, ini yang kami sayangkan. Kesannya hanya main-main saja untuk Riau ini," ujar Usman.(re/tpc)