Bangkinang (RiauEksis.Com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Nurhamin didampingi anggota KPU Riau Drs Syafril Abdullah berharap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar tahun 2017 menjadi penyelenggaraan Pilkada terbaik di Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Nurhamin ketika menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemilihan  Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar serta bimbingan teknis bagi anggota PPK 21 kecamatan se-Kabupaten Kampar di aula Politeknik Kampar, Bangkinang, Senin (18/7/16).

Nurhamin juga menyampaikan beberapa pesan agar PPK bekerja sesuai aturan dan jangan berani bermain curang. Salah satu yang diingatkan mantan Ketua KPU Kampar itu adalah soal formulir C1 yang harus diberikan kepada saksi dan pengawas usai penghitungan suara dilakukan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Katanya, berbagai kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar bisa saja terjadi. Oleh sebab itu KPU Provinsi Riau sudah mewanti-wanti bakal terjadinya berbagai bentuk kecurangan.

"C1 jangan disembunyikan lagi. Ketika C1 tak ada di tangan setiap saksi, maka itu akan menjadi persoalan. Kalau ada lagi persoalan muncul, maka kita akan evaluasi," tegas Nurhamin yang datang bersama komisioner KPU Riau lainnya, Syafril Abdullah.

Nurhamin menambahkan, jika terbukti curang maka harus siap menerima risiko pemberhentian. "Anda melakukan, faktanya ada, maka tak akan kita bela. Banyak kasus seperti di Kalteng dimana PPK-nya diberhentikan. Tak ada toleransi dalam hal itu. Bukan eranya melakukan segala hal. Kita negara demokrasi. Indikatornya sederhana, bagaimana tegakkan hukum dan aturan yang baik," ucapnya.

Nurhamin juga mengingatkan anggota PPK agar tak takut dalam melaksanakan amanah sebagai anggota PPK jika memang tak berbuat salah. "Tak ada yang perlu ditakuti kalau tak melakukan. Kalau kita melakukan, pasti kita takut," terangnya.

Kepada ratusan PPK se-Kabupaten Kampar itu, Nurhamin juga mengingatkan agar menguasai berbagai regulasi terkait pemilihan kepala daerah dan aturan lainnya. Begitu juga dengan anggota PPS dan KPPS. Jika tak menguasai maka penyelenggara ini harus dievaluasi.

Nurhamin juga mengingatkan KPU Kampar agar gencar melakukan sosialisasi supaya partisipasi masyarakat ikut dalam Pilkada Kampar tahun 2017 tinggi seperti halnya yang terjadi di Pilkada Kuantan Singingi beberapa waktu lalu.

Penyelenggara, baik KPU Kampar, PPK, PPS dan KPPS meleburkan diri dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat meningkat. Di samping itu akses KPU Kampar harus modern, website KPU Kampar harus aktif, begitu juga media sosial lainnya seperti twitter, facebook dan segala macam media yang berkaitan sosialisasi.(re)