DPRD Riau akan Secepatnya Menyerahkan Catatan Kinerja SKPD ke Plt Gubri
mu | Politik
Rabu, 06/01/2016 - 00:09:05 WIB
|
Sunaryo
|
TERKAIT:
Pekanbaru (RiauEksis.Com) - Setelah mencatat kinerja SKPD yang ada di Pemprov Riau beberapa waktu belakangan, pimpinan DPRD Riau akan segera menyampaikannya catatan tersebut ke Plt Gubernur Riau untuk dievaluasi dalam rapat konsultasi bersama, yang direncanakan akan dilaksanakan dalam bulan januari 2016 ini.
Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, pihaknya mendukung langkah Plt Gubri untuk mengganti SKPD yang memiliki rapor rendah, sehingga apa yang terjadi ditahun 2015 tidak terulang lagi ditahun 2016 ini.
"APBD Riau tahun 2016 sudah disahkan Desember 2015 lalu, bulan Febuari paling lambat harus sudah jalan. Kalau pimpinan SKPD benar-benar bekerja, maka seharusnya tidak terjadi lagi serapan rendah seperti tahun 2015 lalu. Kita harapkan maksimal 80 sampai 90 persen bisa tercapai tahun ini," kata Sunaryo.
Sunaryo juga menambahkan, pihaknya akan segera melakukan rapat konsultasi dengan Plt Gubri dalam bulan ini juga untuk membahas masalah serapan apbd yang minim dan juga kinerja skpd yang rendah tersebut, karena jika APBD tidak berjalan maksimal, maka akan berimbas kepada masyarakat luas, dan pembangunan di Riau tidak akan berjalan sesuai target.
"Kita akan memberikan masukan kepada Plt Gubri, karena kita juga sudah memiliki catatan kinerja SKPD yang berkinerja rendah," imbuhnya.
Politisi PAN ini juga mengatakan, pihaknya akan mendorong Plt Gubri untuk mengganti SKPD, dan dewan akan memberikan masukan. Dia juga mengatakan, SKPD yang mampu dan mau bekerja disilahkan untuk tetap melanjutkan, namun kalau tidak sanggup harus berterus terang untuk mengundurkan diri.
"Tidak ada alasan satker takut melaksanakan anggaran, selama dijalur yang benar. Sekarang waktu cukup panjang, ikuti saja aturannya, tidak ada alasan untuk takut, kalau takut tidak usah menjadi pimpinan SKPD. Kalau sudah ditunjuk menjadi kepala SKPD harus berani mengambil kebijakan dan melaksanakan kegiatan, jangan menjadi pejabat tapi mengorbankan masyarakat yang tidak bisa menikmati kue pembangunan," paparnya. (re/tp)