Tembilahan (RiauEksis.Com) - Setelah melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), akhirnya nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 ditandatangani, Senin (14/9/15) malam.

Penandatanganan KUA PPAS RAPBD-P 2015, antara Bupati dan DPRD Inhil itu, dilangsungkan di ruang Banggar, kantor DPRD Inhil yang terletak di Jalan Subrantas Tembilahan.

''Banyak persoalan yang kita temui saat pembahasan, yang dalam perjalanan ketika pembahasan itu, ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil,'' jelas Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada awak media usai pendatang KUA PPAS.

Kebijakan itu, dikatakan Dani salah satunya adalah menunda beberapa program, dan meneruskan yang lainnya, yang dianggap lebih penting. Hal itu, terkait dengan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Otomatis dengan berkurangnya pendapat, program yang disusun di murni dikaji kembali, yang mana yang ditunda dan yang mana yang dilanjutkan,'' sebut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Namun, program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat dikatakan Dani tetap menjadi skala prioritas, seperti program kesehatan dan pendidikan. ''Walaupun terkena DBH, tapi, program-program yang menyentuh, tetap kita kawal agar tetap terlaksana,'' tukas Dani.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan berharap, setelah penandatanganan KUA PPAS ini, proses pengesahan APBD-P 2015 dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada Senin (21/9/2015) mendatang.

''Setelah melalui proses yang melelahkan dan menguras waktu yang lama, akhirnya KUA PPAS telah ditandatangani, tinggal besok pagi jadwal penyampaian pidato pengantar RAPBD-P, setelah itu lanjut hingga ketuk palu, semoga semua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,'' kata HM Wardan. (rec)