Bengkalis (RE) Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis rabu (28/11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat  paripurna pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis terhadap Ranperda tentang penyertaan modal Bank Riau Kepri, Pembentukan tata tertib DPRD Kabupaten Bengkalis dan Hak Inisiatif Monitoring dan Identifikasi permasalahan BUMD yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Abdul Kadir, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, dan Kaderismanto, anggota DPRD Bengkalis, sementara itu dari unsur pemerintahan Kabupaten Bengkalis dihadiri oleh sekretaris daerah H Bustami HY mewakili Bupati Kabupaten Bengkalis dan disertai para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Mengawali acara sidang dengan penyampaikan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri oleh Bupati yang diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda tersebut dengan maksud, pertama, jumlah penyertaan modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp.121.606.200.000 atau 11,15% dan merupakan pemegang saham kedua terbesar setelah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.419.168.200.000 atau 38,43%. Kedua, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terakhir kali melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri yaitu pada tahun 2012 dengan besaran penyertaan modal Rp.20.000.000.000. Ketiga, penerimaan pemerintah Kab. Bengkalis melalui deviden dari penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri selama 12 tahun terakhir yaitu sebesar Rp.253.490.177.373,54. dan yang Keempat, penerimaan pemerintah Kab. Bengkalis tahun 2017 dari deviden penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri mengalami penurunan sebesar Rp.123.159.848 atau 0,39%. 

Saat menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna sebelumnya selasa (27/11) yang dihadiri 29 orang anggota DPRD yang  yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto. Melalui juru bicaranya masing-masing, seluruh fraksi sepakat untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun juru bicara setiap fraksi saat menyampaikan padangan umum pada rapat paripurna yang langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaderismanto itu, adalah Ita Azmi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hj Aisyah dari Partai Golkar, H Jasmi dari partai Keadilan Sejahtera (PKS), Simon Lumban Gaol dari PDI Perjuangan, Morison Bationg Sihite dari Partai Demokrat , Tiner dari Gerinda Garuda Yaksa  dan Pipit Dwi Lestari dari Gabungan Negeri Junjungan.

Ada beberapa pandangan umum fraksi, yakni H Jasmi dari partai Kesejahteraan (PKS) mengatakan kami sangat mengapresiasi kepada Bupati Bengkalis karena ranperda tentang penyertaan modal Bank Riau Kepri sangat penting dan perlu untuk dilanjutkan kembali dan dibahas menurut peraturan perundang-undangan.

Marison Bationg Sihite dari partai Demokrat mengatakan pihaknya sangat setuju untuk dibentuknya pansus agar bisa dibahas pada tingkat selanjutnya, dan kedepannya untuk dibahas di tingkat pansus untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Hj Aisyah dari Partai Golkar mengatakan penanaman modal pada Bank Riau Kepri merupakan bentuk kerjasama yang saling mendukung, dan kerjasama ini harus bisa tetap dilanjutkan untuk mendukung Koperasi, UKM Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis 

Sidang dilanjut dengan penyampaian terkait usulan perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis No.18 Tahun 2017 masa jabatan 2014-2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Bengkalis Rianto, 

“Kami selaku Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Bengkalis menganggap perlu dilaksanakan perubahan Tata tertib DPRD ini, sehingga dalam bekerja dan melaksanakan tugas kita kedepannya berjalan dengan lancar,”ujar Rianto. 

Sementara itu, hak inisiatif monitoring dan identifikasi permasalahan BUMD disampaikan oleh Indrawan Sukmana, ST. “Dibentuknya pansus ini adalah dengan maksud untuk menyingkapi permasalahan BUMD Kabupaten Bengkalis, dan mencari masukan dan informasi ke instansi terkait terhadap permasalahan yang dihadapi BUMD Kab. Bengkalis,”Ungkap Indrawan. 

Sidang Lanjutan Pembahasan Ranperda 

Menindaklanjuti sidang paripurna sebelumnya tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ranperda APBD Tahun 2019 oleh Bupati Bengkalis, APBD tahun 2019 akhirnya telah disahkan pada rapat paripurna DPRD Bengkalis pada hari Kamis (29/11/2018).  

Ketua DPRD, H. Abdul Kadir selaku pemimpin rapat, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, dan Kaderismanto, Sekda Bengkalis H. Bustami HY, anggota DPRD Bengkalis, serta para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis. 

Dalam rapat kali ini ditetapkanlah bahwa  total APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019  sebesar Rp. 3.811.649.107.708, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 401.636.750.000, dana perimbangan sebesar Rp. 3.156.567.749.000, lain-lain pendapatan sebesar Rp. 251.019.710.168, dan belanja daerah sebesar Rp.3.877.649.107.708. 

Dari laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet, ada saran dan masukan yang diberikan untuk Pemerintah Daerah. Diantaranya, meminta Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk tahun depan sudah dapat menerapkan system E-Planning dan E-Budgeting yang optimal, menambah anggaran insentif bagi guru madrasah, dengan memperhitungkan beban dan tugas guru madrasah.

Selanjutnya, Meningkatkan pelayanan RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh menangani daerah pengembangan wisata, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan BPJS, perlu dilakukan pelestarian terhadap situs-situs sejarah di Kabupaten Bengkalis, penguatan terhadap LAMR, penyediaan Psikolog di RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, segera melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019, serta melakukan pemerataan dalam pembagian Rumah Layak Huni (RLH) di setiap Kecamatan.

Sementara itu, Bupati Bengkalis melalui Sekda Bustami, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan sidang paripurna pengambilan keputusan dan penetapan Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 hari ini. Dikatakan Bustami, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat yang baik, dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai yang diharapkan.

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan anggota dewan yang terhormat selama pembahasan terutama dalam rangka mempertajam target-target program dan kegiatan yang direncanakan,” ungkap Bustami 

Bustami juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja lingkup kerja Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan. 

“seluruh kegiatan yang tertuang agar segera dilelang yang pada akhirnya dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bengkalis,” Ujar Bustami 

Selanjutnya  Ketua DPRD Abdul Kadir "mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Dewan Radius Akima dan seluruh staff yang telah membantu pelaksanaan acara dari pembahasan tingkat komisi hingga ketuk palu" Tutup Abd Kadir. (Advert DPRD)