PASIRPANGARAIAN, Riaueksis.com – Pemerintah Kabupaten Rokan hulu (Rohul) membuat terobosan besar dalam Menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khsusunya Sektor Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Pertama kalinya di Indonesia, Kabupaten yang berjululuk Negeri Suluk Berpusaka nan hijau ini, resmi meluncurkan program Desa Mandiri PBB-P2. Launching program Desa Mandiri PBB-P2 ini di lakukan langsung Bupati Rohul H. Suparman, S.Sos M.Si, Selasa (10/9/2017) di Convention Hall Masjid agung Islamic Center Rohul.
Hadir dalam Launching Program Desa Mandiri PBB-P2 tersebut Wakapolres Rohul Kompol Setiyawan Eko Prasteya,S.IK, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Rohul Jhoni Mukhtar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Abdul Haris, Kepala Dinas Badan Dan kantor Di lingkungan Pemkab Rohul serta 145 Kepala Desa dan 6 Lurah Dilingkungan Pemkab Rohul.
Bupati Rokan Hulu H. Suparman S.Sos M.Si mengatakan, Program Desa Mandiri PBB-P2, adalah salah satu upaya pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam memotong birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diharapkan masyarakat dapat mendapatkan layanan terbaik dari pemerintah.
Melalui program ini, diharapkan pengelolaan dan pemungutan PBB-P2, dapat lebih maksimal dilakukan, karena dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa yang mengasuai kondisi wilayah dan karakter masyarakat. selain itu, Program ini juga digadang-gadang dapat memecahkan permasalahan akurasi data yang selama ini menjadi kendala utama dalam memaksimalkan PBB P2.
” melalui program ini saya optimis Akurasi data wajib pajak serta tertib administrasi dalam pengelolaan PBB-P2 ini dapat terwujud, karena dikelola langsung oleh desa dan muaranya kita harapkan dapat meningkatkan Penerimaan PBB p2.” jelas Suparman.
Saat ini, Lanjut Suparman, Potensi PBB-P2 Rohul diperkirakan sebesar 33 Miliar. Namun potensi tersebut saat ini baru tergarap sekitar 12 miliar, sementara 18 miliar lagi belum termaksimalkan karena belum adanya komitmen dari seluruh pihak dalam membayarkan kewajiban pajaknya kepada daerah.
” melalui launching Desa PBB-P2 ini juga diharapkan dapat memancing minat seluruh desa untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam peningkatan sektor PBB-P2.” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul Joni Mukhtar mengatakan, setelah launching, Bapenda akan melakukan pendampingan terhadap 3 desa mandiri PBB P2 yang menjadi pilot projek prorgam ini. 3 desa tersebut masing-masing Desa Babuslam, Desa Pematang Berangan dan Rambah Tengah Utara.
” 3 desa yang kita jadikan pilot projek saat ini telah bersih data wajib pajaknya. dan tahun 2018 berdasarkan koordinasi kita dengan DPMPD akan ada 20 desa yang akan dijadikan desa mandiri PBB-P2 selanjutnya.” terang Joni.
Joni mengakui desa mandiri pbb belum dapat di terapkan di seluruh desa di Rohul, karena dalam implementasinya porgam ini membtuhkan tekhnologi seperti perangkat komputer, jaringan LAN yang terkoneksi antara badan pendapatan dan desa mandiri pbb p2. untuk itu, untuk tahap awal program ini hanya akan dilakukan di desa yang memiliki infrastruktur memadai.
” kita upayakan, kedepan dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun, prorgam desa mandiri pbb p2 akan diupayakan diaplikasikan di seluruh desa dirohul. “Pungkas Joni. (adv)
