Pasir Pangaraian (RiauEksis.Com) - ‎Pengesahan APBD Rokan Hulu (Rohul) 2016 mulai menunjukkan titik terang, setelah Bupati Rohul Suparman dan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, serta tiga Wakil Ketua DPRD Rohul, terdiri Zulkarnain, Hardi Candra, dan Abdul Muas meneken nota Kesepakatan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Rohul 2016, Selasa (26/4/16).

Penandatanganan KUA-PPAS di ruang paripurna DPRD Rohul ini turut dihadiri kalangan Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Kantor di lingkungan Pemkab Rohul. Pada rapat paripurna tentang Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Rohul disepakati plafon KUA-PPAS APBD Rohul 2016 sekira Rp1,4 triliun lebih.

Usai penandatangan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD Rohul 2016, Bupati Rohul Suparman mengucapkan terima kasih ke pihak Banggar dan anggota DPRD Rohul lain, karena telah bekerjasama dengan eksekutif untuk mempercepat pengesahan APBD tahun ini.

"Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS APBD Rohul 2016 ini, diharapkan APBD Rohul cepat disahkan. Dengan begitu program yang sudah dirancang segera berjalan tahun ini," ujar Bupati.

Dia mengatakan TAPD dan DPRD Rohul telah merumuskan dan menyepakati bersama yang dituangkan dalam nota KUA-PPAS, APBD Rohul 2016 dengan begitu akan secepatnya disahkan.

Bupati menambahkan, KUA-PPAS diupayakan seoptimal mungkin menampung berbagai program yang manfaat dalam capaian kinerja, serta dirasakan langsung oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan pembangunan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan pemerataan pembangunan. Namun, belum semua usulan dan kebutuhan terakomodir. Hal itu lebih disebabkan karena kemampuan anggaran masih terbatas dibandingkan banyaknya program yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Salah satu penyebabnya, penerimaan daerah mengalami penurunan.

KUA-PPAS juga telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menampung berbagai program yang bermanfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan pendapatan daerah yang signifikan khususnya pada penerimaan dana transfer pusat ke daerah, bersifat dinamis dalam menyikapi kebijakan maupun aspirasi yang berkembang.
Ia mengungkapkan, secara umum, struktur yang tertuang dalam KUA-PPAS terdiri dari pendapatan asli daerah sekira Rp1,4 triliun, belanja langsung dan belanja tak langsung sebesar Rp1,4 triliun.

Bupati Suparman menambahkan lagi, kesepakatan kebijakan KUA-PPAS dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan ini akan jadi dasar penyusunan rancangan APBD 2016.

"Angka ini dirasa sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang diusulkan masyarakat. Kedepan, kita berharap legislatif dan eksekutif terus berkoordinasi dengan pihak provinsi dan pusat untuk penambahan dana daerah," harap Bupati Rohul yang baru dilantik Jumat (22/4/16) lalu.
‎
Sementara itu, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, mengatakan setelah nota kesepahaman KUA-PPAS, DPRD Rohul segera membahas Rancangan APBD Rohul 2016, sehingga segera disahkan. "Kita perkirakan paling lama 4 Mei 2016, APBD Rokan Hulu segera disahkan," tandas Kelmi Amri. (adv/hms/rec)