Senin, 25/11/2019
 
Advertorial
Paripurna Jawaban Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau

Ditma | Advertorial
Senin, 14/12/2015 - 09:51:02 WIB
DPRD Riau menggelar rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum Fraksi DPRD Provinsi Riau, pada nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Riau tahun 2016 di gedung DPRD Riau, Kamis (10/12) sore. Paripurna ini dipimpin oleh Drs Manahara Manurung dan H Sunaryo.

Manahara Manurung mengatakan,  dewan telah menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.  Berkenaan dengan itu, Plt Gubernur Riau pada kesempatan ini diharapkan untuk dapat menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi untuk kedua Raperda sebagaimana telah di sampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Riau, yakni tentang  Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.

Berbagai masukan dan saran serta tanggapan yang akan diberikan oleh Plt Gubernur Riau dalam Jawaban Pemerintah ini, diharapkan akan memperkaya subtansi dari pada Raperda tersebut. Sehingga apa yang disusun dan dibahas sekarang benar benar bermanfaat untuk kemajuan daerah, peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan, teknologi dan lain lain.

"Oleh sebab itu kami persilahkan Plt Gubernur menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau. Dalam rangka itu, diajak segenap anggota dewan, para hadirin dan undangan untuk mendengarkan penjelasan dari Plt Gubernur," kata Manahara yang mempersilahkan Plt Gubernur naik ke podium untuk menyampaikan pidato jawaban pemerintah tersebut.

Dalam jawaban pemerintah, Plt Gubernur Riau,  Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan,Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau terhadap APBD Provinsi Riau tahun 2016 , bahwa pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai pertanyaan kritis, tanggapan serta saran yang disampaikan. Hal tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan bersama dalam mencapai tujuan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Terhadap pertanyaan, tanggapan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau dapat dijawab oleh pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut. Kepada Fraksi Golkar. Dimana pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pandangan umum yang disampaikan fraksi Partai Golkar.

Selain itu Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan akan terus mengupayakan penggunaan anggaran tersebut secara optimal, tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM di Riau. Sebagaimana juga disampaikan oleh Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura.

Pemerintah Provinsi Riau juga sudah sepakat dengan pemikiran Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra Sejahtera, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura bahwa penurunan target pendapatan daerah pada tahun 2016 harus disikapi dengan upaya kreatif dan inovatif serta kerja keras oleh Pemerintah Provinsi Riau khususnya Dispenda Riau.
 
Dijelaskannya bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp7,7 triliun tersebut telah disesuaikan berdasarkan prognosis penerimaan pendapatan sesuai potensi sumber pendapatan yang ada serta memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah. Sedangkan penurunan penerimaan dana perimbangan, lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Seperti penurunan harga minyak dunia, yang semula dalam APBD diasumsikan sebesar US$105 per barel, namun dalam APBN-Perubahan turun menjadi US$ 45 per barel. Hal ini juga dipengaruhi oleh teris melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar.

"Menanggapi sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, dapat disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau akan selalu berupaya untuk meningkatkan harmonisasi hubungan dengan semangat kebersamaan. Untuk membangun Provinsi Riau sehingga kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau dapat diwujudkan," kata Arsyadjuliandi.

Kepada pandangan Fraksi PDI Perjuangan,  Pemerintah Provinsi Riau menjelaskan bahwa penjelasan tunggakan kendaraan milik Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota melalui Dispenda Riau telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan pembayaran tunggakan tersebut. Dan diharapkan akan terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berkenaan dengan perbedaan data target pendapatan daerah dalam RAPBD tahun 2016 tentunya kedepan akan lebih disinkronkan antar unit-unit pengelola pendapatan daerah.

Kemudian dalam keputusan bersama mengenai alokasi bantuan keuangan pada RAPBD tahun 2016, merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana bentuk dukungan pemerintah Provinsi Riau untuk prioritas pembangunan di kabupaten/kota. Terhadap hasil reses dewan, pada prinsipnya pemerintah Provinsi Riau mendukung untuk disinergikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Riau. Yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD, yang tentunya dengan tetap berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan tanggapan yang disampaikan Fraksi Demokrat, bahwa pengadaan barang/jasa pada tiap-tiap SKPD di Riau, terutama pada Disdikbud, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari.

Kegiatan e-Sabak (Sistem Aplikasi Belajar Aktif Kreatif) yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan dukungan terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi melalui penggunaan buku eletronik, yang dilengkapi dengan perangkat tablet sebagaimana sarana pembelajaran interaktif. Penerapan e-Sabak di Riau akan disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan di masing masing daerah.

Ucapan terima kasih terhadap pandangan umum Fraksi PAN, dimana pengelolaan tujuh BUMD di Riau sebagaimana juga disampaikan Fraksi PKB dijelaskannya, bahwa PT Bank Riau Kepri telah memberikan kontribusi yang besar. Sedangkan PT PER, PT SPR, PT PIR dan PT Jamkrida meski telah memberikan PAD, namun masih belum merata di setiap tahunnya. Sedangkan PT Riau Petroleum belum dapat memberikan PAD, karena sedang mempersiapkan pengelolaan blok Siak dengan PT Pertamina.

Terhadap pernyataan besaran anggaran yang dialokasikan pada sektor pendidikan sebesar 8 persen dapat disampaikan bahwa untuk melaksanakan seluruh fungsi pendidikan di APBD tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar 20,54 persen, dengan rincian 8 persen untuk urusan pendidikan dan 12,54 persen untuk penanganan fungsi-fungsi pendidikan, seperti belanja hibah dan bantuan keuangan khusus bidang pendidikan.

Untuk mendorong perbaikan kesejahteraan guru bantu sesuai dengan Upah Minimum Provinsi. Kedepan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru bantu tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



Pemerintah juga sependapat tentang perlunya pembenahan destinasi, infrastruktur, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya. Sehingga pariwisata di Riau mempunyai nilai jual yang tinggi. Namun sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 untuk kegiatan fisik bukan merupakan kewenangan provinsi, oleh karena itu kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata di Rohul, Inhu, Bengkalis dan Dumai pada RAPBD tahun 2016 provinsi Riau berupaya penyusunan DED. Sedangkan untuk event-event dan pengembangan destinasi pariwisata seperti Pacu Jalur, Bakar Yongkang, Istana Siak dan candi Muara Takus pada tahun 2015 dan tahun 2016 serta tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui kegiatan dukungan/peningkatan pelaksanaan event-event pariwisata di daerah.

Berkenaan dengan pembangunan Jembatan Siak IV yang juga menjadi perhatian Fraksi PKB, Fraksi Gerindra Sejahtera dan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura, pemerintah dapat memahami bahwa jembatan tersebut sangat diharapkan masyarakat dan merupakan kebutuhan daerah sehingga merupakan prioritas untuk diselesaikan.

Namun demikian untuk kepastian kelanjutan Jembatan Siak IV harus memenuhi keseluruhan prosedur/mekanisme/persyaratan teknis dan administrasi. Salah satu persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan pekerjaan/pengadaan material yang telah diadakan maupun material yang telah terpasang. Serta menghitung kebutuhan anggaran/dana yang diperlukan guna menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Siak IV. Rekomendasi tersebut baru dilaksanakan pada kegiatan yang dialokasikan dalam APBD perubahan provinsi Riau tahun 2015. Hal ini bertujuan agar kebutuhan anggaran yang diperlukan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administras.

Menanggapi tentang permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dibeberapa sungai utama di Riau dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota telah bekerjasama dengan penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut. Langkah-langkah sosialisasi telah dilakukan oleh SKPD terkait seperti Badan Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM.

Badan Lingkungan Hidup secara berkala. Melakukan pemantauan kualitas air pada sungai-sungai utama di Riau dan menyebarluaskannya kepada pihak terkait di kabupaten/kota yang bersangkutan. Disamping itu juga secara terpadu pemerintah kabupaten/kota dan pihak kepolisian melakukan tindakkan pencegahan sampai penegakan hukum berupa penyitaan dan pemusnahan peralatan PETI.

Menanggapi pembangunan  gedung DPRD Provinsi Riau, sebagaimana juga disampaikan dalam pangan umum Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura agar ditinjau ulang. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Riau dapat memaklumi karena masih diperlukan kajian lebih lanjut dan uji publik sebelum ditetapkan oleh pihak eksekutif dan legislatif.

"Kepada Fraksi Gabungan Nasdem Hanura bahwa pembangunan fly over Mall SKA tersebut akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau dimasa yang akan datang. Pemerintah Provinsi Riau sudah berkoordinasi dan mengusulkan pembangunan fly over Mall SKA itu ke Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melalui dana APBN," jelas Arsyadjuliandi yang mengakhiri penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Riau pada Nota Keuangan RAPBD tahun 2016. (Adv)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KPAI Telusuri Ucapan Komisioner 'Wanita Berenang Bersama Pria Bisa Hamil'
  • Virus Corona Diduga Telah Bermutasi, Kemenkes: Tanpa Gejala Bisa Positif
  • Laksanakan Patroli Karlahut, Babinsa Koramil 06/Sei Apit Larang Masyarakat yang Berkebun Bakar Lahan
  • Hardianto Dukung Gubri Syamsuar evaluasi BUMD
  • Danramil 05/Rupat Bersama Tim Gabungan Kembali Berjibaku Lawan Karlahut di Pulau Rupat
  • Presiden Tinjau Posko Penanganan Karhutla Riau
  • Akpasindo Kunjungi Kelompok Tani Desa Talang Mandau
  • Turki berin300 bea siswa untuk mahasiswa Indonesia.
  • Aset Tersangka kasus Jiwasraya Ditaksir Capai Rp11 Triliun
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved