Bupati Rohul Sambut Kedatangan Kunker Menteri BUMN Ke Rohul Dalam Rangka Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Desa Kumain
Rokan Hulu – (Riaueksis.Com) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno Kunjungan Kerja (Kunker) Ke Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, kunjungan kerja ini dalam rangka meresmikan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma seluas 32.996 hektare melalui program "BUMN Untuk Sawit Rakyat" lima Kabupaten di Provinsi Riau, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat.Kamis (11-4-19)
Kedatangan Menteri BUMN Rini Soemarno yang didampingi Gubernur Riau di Negeri Seribu Suluk dengan menggunakan Helikopter, disambut langsung oleh Bupati Rohul H. Sukiman, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua SIK M,Si dan Dirut Direkut Utama PTPN V, Jatmiko K Santosa. Serta mendapat sambutan hangat dan ekspektasi yang meriah dari kalangan pelajar dan masyarakat Tandun.
Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Kunkernya mengatakan peremajaan 725 hektare sawit di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu ini merupakan langkah awal Pemerintah mendorong program tersebut lebih luas di Provinsi Riau.
"Bapak Presiden sudah melihat banyak sekali plasma-plasma sudah memasuki satu siklus. Berarti produktivitasnya sangat menurun, jadi melalui Peremajaan Sawit Rakyat ini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Rini.
“Hari ini program perdana penanaman sawit bersama-sama dengan KUD Makarti Jaya ini adalah program yang kita harapkan nantinya ini betul-betul bisa memperbaiki kehidupan dan kemakmuran dari para petani sawit plasma,” katanya
BUMN Untuk Sawit Rakyat yang dilaksanakan di Riau merupakan program jangka panjang peremajaan sawit plasma atau sawit milik masyarakat yang bekerja sama dengan PT Perusahaan Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dan Perbankan dibawah BUMN, seperti Bank BNI, Mandiri dan BRI. Program tersebut berlangsung pada 2019 hingga 2025.
Untuk 2019 ini lanjut Rini Soemarmo mengatakan peremajaan sawit di Riau diawali di lahan seluas 4.996 hektare. Selanjutnya, pada 2020 hingga 2025 mendatang, ditargetkan 28.000 hektare lahan sawit masyarakat lainnya yang diremajakan di lima kabupaten, yakni Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Kampar.
Rini menjelaskan dalam pelaksanaan program tersebut, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan hibah sebesar Rp 25 juta kepada setiap petani pada lahan dua hektare. Namun, dia mengakui angka tersebut tidak cukup untuk melakukan peremajaan sawit.
"Pendanaan Rp25 juta. Memang tidak cukup. Peremajaan itu perlu sedikitnya Rp 58 juta. Jadi itu Rp25 juta diberikan tidak harus dikembalikan. Kemudian kita kombinasikan dengan kredit usaha rakat Rp33 juta. Bunga 7 persen dari bank BUMN," jelasnya.
Dia mengatakan untuk menyukseskan program tersebut dirinya telah meminta langsung PTPN V sebagai penanggung jawab. Dia mengatakan, meminta PTPN V memberikan pendampingan mulai dari penanaman, perawatan hingga panen.
Sementara itu, dia menuturkan para petani tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan berlangsung. Karena, lanjutnya, masyarakat akan tetap mendapatkan penghasilan dari kegiatan peremajaan sawit yang diasistensi oleh PTPN V.
"PTPN V akan melakukan pembinaan dari penananaman dan pemupukan. Pada saat yang sama petani jangan khawatir, karena mereka tetap bekerja. Mendapatkan penghasilan dari PTPN V. Insya Allah 3,5 tahun bisa mulai produksi bagus," tuturnya.
Rini menegaskan bahwa PTPN V akan terus bertanggung jawab hingga masa panen tiba. Seandainya hasil panen tidak sesuai target, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kredit yang perlu mereka bayar ke Perbankan. “Komitmen PTPN V harus bertanggung jawab," ujarnya.
Sementara itu, Direkut Utama PTPN V, Jatmiko K Santosa menyatakan pihaknya berkomitmen menjalankan program peremajaan sawit sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan melalui program ini, petani plasma akan mendapat kejelasan mulai dari pengajuan hingga panen.
"Kami yakin akan membantu pemerintah mengurai masalah dalam percepatan peremajaan sawit sehingga mampu meningkatkan produtifitas dan kesejahteraan petani," kata Jatmiko.
Secara khusus, Jatmiko mengatakan peremajaan sawit yang dilaksanakan di Desa Kumain pada lahan 725 hektare menghabiskan biaya hingga Rp 42 miliar, yang berasal dari hibah BPDPKS dan kredit perbankan. Dari Rp 42 miliar, dia menuturkan Rp 10 miliar diantaranya untuk biaya pelibatan masyarakat. Skema yang sama nantinya akan dilakukan secara massal dalam program tersebut di lima kabupaten di Riau hingga 2025.
Ditempat yang sama, disela usai Penanaman Perdana Kelapa Sawit di KUD Makarti Jaya, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman berharap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan bantuan dari Pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan harapan, dapat meningkat Produksi Kelapa Sawit rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dengan penanaman kembali (replenting) ini saya harapkan dapat meningkatkan Produksi Sawit dan kesejahteraan masyarakat meningkat, Pemkab Rohul sangat mengapresiasi Pemerintah yang telah bersedia menjadi mitra dalam Program PSR ini,” harapnya.
Pada kegiatan “BUMN untuk Sawit Rakyat”, selain Peremajaan Sawit Kelapa Sawit dan Konversi karet menjadi Kelapa Sawit yang melibatkan PTPN V, BPDPKS, Perbankan, Pemerintah Kabupaten dan Petani Plasma, BUMN juga menggelar Program Pasar Murah dan Launching Produk Holding Perkebunan Nusantara “Walini” dan Solar murah untuk rakyat dari Pertamina.*Irwanto (ADV/Pemda Rohul)
