RiauEksis.com - Peran Kepala BIN Daerah (Kabinda) Pekanbaru dalam pemulangan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman menuai kritik karena dianggap kebablasan. Bahkan BIN dikritik sebagai intel Melayu. Apa maksudnya?

Pengamat intelijen Susiningtyas NH Kertopati mengaku tak setuju jika BIN disebut Intel Melayu. Sebab, kata Nuning, intel Melayu itu merupakan julukan untuk orang-orang yang mengaku anggota intelijen, padahal bukan. Nuning menilai kritikan itu tak layak untuk BIN.

"Intel Melayu itu dulu berkembang untuk orang BAKIN yang mengaku bahwa anggota. Tapi BIN tidak begitu, apalagi di bawah Pak BG bagus banget. Harusnya bila ada oknum yang keliru bukan Ka BIN yang salah," kata Nuning lewat pesan singkat, Selasa (28/8/2018).

Menurut Nuning, keterlibatan BIN dalam pemulangan Neno bukan karena tidak netral, tapi untuk pengamanan. Nuning menilai gerakan #2019GantiPresiden telah menuai penolakan di berbagai daerah, seperti di Batam, Pekanbaru dan Surabaya.

"Tidak dikeluarkannya surat izin oleh Polda Riau (Polrestra Pekanbaru) sudah sesuai ketentuan UU, jangan dijadikan sebagai tafsir liar bahwa aparat keamanan tidak netral. Karena kepolisian dan Pejabat BIN di daerah bekerja berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, juga membertimbangkan adanya pro dan kontra dari masyarakat. Belum lagi, juga telah ada pembatalan acara dari panitia penyelenggara lokal a.n Husni Thamrin dan Dede Gunawan," kata mantan anggota Komisi I DPR ini.

"Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah semata-mata untuk menjaga kamtibmas dan menghindari konflik dan bentrokan antarmassa, karena realitas situasi di lapangan nyata-nyata mendapatkan reaksi massa di ruang publik, baik yang pro maupun kontra," sambungnya.

Kritik soal Intelijen Melayu itu dilayangkan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani menyebutkan itu karena pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru turut melibatkan Kabinda (Kepala BIN daerah) setempat.

"Ya itu namanya intel melayu," ujar Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Muzani menyebut penolakan massa terhadap Neno yang berujung pemulangan paksa merupakan tindakan yang menggelikan. Dia menyebut Indonesia seperti bukan negara demokrasi saat ini.

Menurutnya gerakan yang ingin Presiden Joko Widodo lanjut dua periode dan ganti presiden harus mendapat perlakuan yang sama. Seharusnya aparat kepolisian menjaga Neno agar tidak dihadang massa. Dia juga heran mengapa BIN sampai ikut memulangkan Neno. BIN menurutnya tampak seperti intel yang norak.

"Apalagi kemudian lebih geli lagi dalamnya terlibat BIN, Kabinda. Kabinda itu adalah tugasnya kalau membaca UU BIN itu tugasnya memberi informasi, memperkirakan keadaan, tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan," sebut Muzani.

"Mungkin karena supaya dianggap kerja barangkali ya, Kabinda mungkin. Ya namanya juga intel Melayu, jadi aduh, kesannya jadi norak kalau ada intel seperti itu," sambung dia.****(ptr)