Minggu, 21 Oktober 2018
 
Alasan Andi Rachman Mengundurkan Diri Sebagai Gubernur Riau

Putra | Riau
Rabu, 08/08/2018 - 17:22:09 WIB
RiauEksis.com - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Gubernur Riau.

''Saya akan penuhi syarat pencalegkan dengan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Riau," kata Arsyadjuliandi di Pekanbaru, Selasa (8/7/2018).

Dikatakan politisi yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Riau ini, bahkan ia telah mengurus pengunduran diri sebagai pejabat negara sejak awal mendaftar jadi calon anggota legislatif di DPR-RI dari partai berlambang pohon beringin itu.

Menurut dia, surat pengunduran diri itu merupakan salah satu persyaratan untuk seseorang maju menjadi bacaleg pada Pileg 2019. ''Karena itu merupakan persyaratan saya akan penuhi,'' kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.

Sementara itu, Koordinator Partai Golkar Wilayah Riau, Idris Laena membenarkan Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman ikut mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif di DPR -RI pada Pileg 2019.

''Pak Andi Rachman dan beberapa tokoh lainnya akan maju dari Dapil Riau I pada Pileg mendatang,'' kata Idris Laena.

Idris Laena menyebutkan bahkan Andi sebagai Gubernur Riau periode 2014-2019 ini sudah mendaftarkan di ke KPU -RI melalui Parpol Golkar.

Idris menyampaikan bahwa DPP Partai Golkar sudah menerima berkas Andi Rachman untuk nyaleg DPR-RI. Ia mengatakan alasan majunya Andi menjadi keuntungan sendiri bagi Partai Golkar.

Dengan basis yang dimilikinya, Andi akan menjadi magnet yang bisa menambah suara partai pada Pileg 2019. "Meski tidak hanya Andi yang maju namun beberapa nama lainnya juga sudah diterima yakni Emalia Natar, Rini Rahmadani dan beberapa nama lainnya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Riau, Nurhamin mengatakan terlebih dahulu Gubernur Riau ini harus melayangkan pengunduran diri untuk dilampirkan dalam syarat caleg, sebelum pengumuman Daftar Calon Tetap diumumkan pada Agustus-September.

Dasarnya Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. "Dia harus berhenti menjadi Gubernur. Sebagai syarat pengunduran dirinya, dia harus menyampaikan melalui SK sebelum diterbitkannya DCT. Itu termasuk TNI, POLRI, Kades dan pejabat lainnya," tandasnya. ****(ptr)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • BPJS Kesehatan Saki-sakitan, Akan Menghambat Elektabilitas Petahana
  • Defisit BPJS Kesehatan Terus Menumpuk Dan Diperkirakan Angkanya Bisa Mencapai Rp16,5 Triliun
  • Kebijakan Ahok Soal Dana Sampah Di Bantargebang Bekasi
  • Bupati Rohul Menyatakan Dirinya Tak Hadir Deklarasi Dukungan Jokowi
  • Lokasi Dan Jadwal Ujian CPNS 2018 Di Riau
  • DPRD Riau Akan Terus Mengawal agar Embarkasi Haji Antara Riau
  • Dua Rumah Semipermanen Di Tenayan Raya Terbakar, 1 Pria Tewas Terbakar
  • Tahun 2019 Upah Minimum Provinsi Naik 8,03%, Disnaker Gelar Pertemuan Dengan BPS
  • PT JJP Menggugat Balik Profesor Bambang Hero Saharjo Untuk Membayar Kerugian Rp 510 miliar
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved