" />


Senin, 23 April 2018
 
Jikalahari Tuntut Pasnya RTRW DPRD Riau

Ditma | Riau
Rabu, 21/03/2018 - 20:52:12 WIB
PEKANBARU, Riaueksis.com - Jelang putusan sengketa informasi antara Jikalahari dengan Atasan PPID DPRD Provinsi Riau pada 22 Maret 2018, Jikalahari meminta Majelis Komisi Informasi untuk dapat memutus bahwa Ranperda RTRWP Riau sebagai informasi terbuka sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sidang sengketa Informasi antara Jikalahari dengan Atasan PPID DPRD Provinsi Riau atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dari Jikalahari oleh DPRD Provinsi Riau dilaksanakan sejak 13 Desember 2017.  Sengketa informasi tersebut telah melewati 7 kali sidang dan 1 kali mediasi. Sidang dipimpin oleh Zulfra Irwan sebagai ketua majelis, Hasna Gozali dan Alnofrizal sebagai anggota majelis dan mediasi difasilitasi Tantang Yudiasyah. 

Pihak Atasan PPID DPRD Provinsi Riau (Termohon), melalui kuasa hukumnya, Yan Dharmadi, Elly Wardhani, Ardis Handayani, Hermanto dan Khuzairi tidak bersedia memberikan dokumen Ranperda RTRW Provinsi Riau untuk dikuasai karena pihak Atasan PPID DPRD Provinsi Riau merasa tidak berwenag untuk memberikan informasi tersebut. 

Termohon juga beralasan bahwa Ranperda tersebut tengah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga informasi tersebut tidak dapat diberikan kepada pemohon. Termohon juga menyampaikan alasan bahwa draft atau Ranperda yang belum ditetapkan sebagai Perda dikhawatirkan dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi. 

“Kami menilai alasan yang disampaikan oleh Termohon mengada-ada dan tidak berdasar peratuan dan perundangan tentang keterbukaan informasi dan partisipasi publik,” kata Okto Yugo Setiyo, Staf Kampanye Jikalahari.

Jikalahari menyimpulkan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang tidak dikecualikan dan DPRD memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut berdasarkan:

Pertama, Termohon adalah badan Publik yang berwenang memberikan informasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

DPRD adalah badan publik yang memiliki tugas dan pokok fungsi serta memiliki kewenangan untuk membahas peraturan daerah sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD bahwa fungsi DPRD salah satunya adalah fungsi Legislasi. 

“Maka DPRD adalah badan publik yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang  diminta oleh Jikalahari. Alasan yang disampaikan Termohon bertentangan UU KIP,” kata Okto.

Kedua, Informasi yang diminta Pemohon bukan informasi yang dikecualikan.  Pihak Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta Jikalahari adalah informasi yang dikecualikan karena masih dalam bentuk Ranperda dan sedang dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sangat mengedepankan asas keterbukaan dalam pembentukan Perda. Bahkan secara jelas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi Rancangan Peraturan Daerah berserta dokumen pendukunganya diatur dalam BAB XI pasal 96 ayat yang  berbunyi ;  untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Publik dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah dalam pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• rencana tata ruang

• pajak daerah; 

• retribusi daerah; 

• perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

• perizinan; 

• pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan 

• pengaturan lainnya yang berdampak sosial. 

Bahkan pada pasal 4 menyebutkan: “ Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah:  mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan Mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. 

“Artinya draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan dokumen pendukungnya adalah data yang terbuka, bahkan tidak harus diminta melainkan proaktif untuk menyampaikan melalui media – media yang mudah diakses oleh masyarakat,” kata Okto.
Dalam  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga memberikan ruang yang besar kepada masyarakat untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan serta. Peran masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 60 huruf UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Yang berbunyi: Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. Mengetahui rencana tata ruang.

Jikalahari merekomendasikan kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Riau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan Ranperda RTRW Provinsi Riau adalah informasi yang tidak dikecualikan.

2. Menyatakan bersalah terhadap Termohon atas tidak ditanggapinya permohonan pemohon.

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh pemohon secepatnya. (der)

Sumber: DetakIndonesia.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • PDIP Cobot Kordias Pasaribu dari Ketua DPD Riau
  • Belum Terdaftar Jadi DPS & DPT? Lapor Ke Posko Pengaduan Bawaslu Riau
  • Diterkam Beruang, Paha Petani di Rohul Luka Parah
  • Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Kesbangpol Gencar Sosialisasi Ke Pemilih Pemula
  • Ini Alasan Pasangan Firdaus - Rusli Sering Turun ke Pasar Tradisional
  • DPRD Riau "Ketuk Palu" Perda Ketenagalistrikan
  • Berikan Jawaban yang Sama Berulang-ulang, Bos Facebook Dicemooh Warganet Dunia
  • Januari-Maret 2018, Kejaksaan Negeri Bengkalis Telah Tangani 103 Perkara Pidana Umum
  • Hadiri Rapat Koordinasi Di Jakarta, PKK Kampar Komit Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga
  •  
     
     
    Senin, 29/08/2016 - 19:36:49 WIB
    Rupanya Seperti Ini Cara Tes Keperawanan Calon Polwan, Duh Ngerinya..
    Kamis, 04/01/2018 - 18:37:13 WIB
    Pertarungan Jumiati Melawan Harimau di Sebuah Perkebunan Sawit di Riau...Sebelum Tewas, Leher Belakangnya Dicengkeram, Setelah Itu Pahanya Dimakan
    Rabu, 04/01/2017 - 13:09:56 WIB
    Malaysia dan Indonesia Berlomba Dalam Membuat Pesawat Tempur
    Minggu, 14/01/2018 - 13:42:13 WIB
    Zaman Sudah Mulai Edan, Ada Seorang Anak Remaja Mau Memperkosa Ibu Kandungnya Sendiri
    Senin, 22/01/2018 - 19:38:18 WIB
    Partai Gerindra Minta Tolak Dana Asing untuk Legalisasi LGBT
    Kamis, 05/03/2015 - 09:07:54 WIB
    Advertorial
    Panitia Pelaksana Konfercab NU Inhu ke-IV Gelar Audiensi dengan Bupati Inhu
    Kamis, 05/03/2015 - 12:18:03 WIB
    Danrem 031/WB Dampingi Mentan Kunker di Riau
    Senin, 22/01/2018 - 20:02:39 WIB
    Warga Sumatera Barat Bisa Saksikan Gerhana Bulan Total Yang Akan Terjadi Pada 31 Januari 2018
    Kamis, 05/03/2015 - 08:10:06 WIB
    Mentan Penuhi Janji Temui Petani di Pulau Ransang, Meranti
    Senin, 22/01/2018 - 19:18:29 WIB
    Dibanding Istrinya, Pria Ini Lebih Suka Bocah..Kalaupun Mau Berhubungan Dengan Istrinya, Lebih Dulu Berbuat Tak Senonoh kepada Anak-anak
    Kamis, 05/03/2015 - 07:53:52 WIB
    Menteri Pertanian Kagum Program Kemandirian Pangan Kampar
    Jumat, 05/01/2018 - 04:51:59 WIB
    Soal Yang Satu Ini, Ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump Takut Juga
    Senin, 22/01/2018 - 17:51:03 WIB
    Wabup Bengkalis Minta ASN Tingkatkan Disiplin Kerja dan Penuhi Kewajiban
    Rabu, 17/05/2017 - 15:54:00 WIB
    Penegak Hukum Diminta Usut Otak Aksi Demo Bayaran di Riau
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved