PEKANBARU, Riaueksis.com - Fraksi-Fraksi DPRD Riau belum satu suara terkait wacana Pemerintah Provinsi Riau yang mengusulkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diturunkan dari 10 persen menjadi 7,5 persen.
Hal tersebut disampaikan dalam penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas perda nomor 8/2011 tentang Pajak Daerah, Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, diikuti oleh 37 Anggota di Pekanbaru, Kamis.
Tiga Fraksi yang secara tegas tidak sepakat dengan usulan Pemprov Riau yakni Fraksi PAN, PPP dan Gabungan Nasdem dan Hanura. Yang memina pajak bahan bakar tersebut diturunkan hingga lima persen.
Menurut Fraksi PAN melalui juru bicara Syamsurizal, pihaknya menolak lantaran ironis jika PBBKB 7,5 persen diterapkan di Riau yang kaya akan minyak. Hendaknya menurut dia negeri yang kaya minyak ini masyarakatnya mendapatkan minyak dengan mudah dan tentunya harga murah.
"Mengapa daerah penghasil minyak masyarakatnya tidak mendapatkan minyaknya dengan murah. Ini kan sangat ironis. Wajar masyarakat Riau kecewa atas ketidakadilan ini,"kata Syamsurizal.
Fraksi PAN secara tegas menolak tarif pajak PBBKB sebesar 7,5 persen. Dan pihaknya meminta Pemprov Riau menerapkan tarif pajak lima persen.
"Soal PAD yang menurun kita minta pemprov Riau mencari sumber pendapatan lain, kan banyak tidak hanya dari PBBKB saja,"terangnya.
PAN lanjutnya juga sangat menyayangkan sikap pertamina yang tidak transparan menyampaikan data akurat terkait harga Bahan bakar minyak khusunya pertalite.
Sementara, fraksi PPP melalui juru bicara Muhammad Arfah menegaskan pihaknya juga menolak PBBKB sebesar 7,5 persen. Menurutnya angka besaran pajak itu tidak terlalu signifikan menguntungkan masyarakat.
"Cukup lima persen saja sebab sudah signifikan. Soal kurangnya PAD pemprov Riau diharapkan cari sumber lain,"terangnya.
PPP juga mengingatkan pertamina untuk transparan terkait data pemakaian minyak di Riau. Sebab menurut pengakuan dispenda pemakaian minyak di Riau menurun karena jumlah kendaran di Riau sedikit, tapi setelah dilihat di lapangan berbanding terbalik justru volume kendaraan di Riau banyak.
Kemudian menurut pandangan partai gabungan Nasdem dan Hanura dalam penyampaiannya juga sependapat dengan PAN dan PPP.
"Setelah kita melihat kondisinya sekarang memang masyarakat sangat terbebani dengan harga BBM ini. Kami sepakat PBBKB di Riau 5 Persen,"ujar juru bicara partai gabungan Nasdem Hanura Farida Saad.
Kemudian Fraksi Demokrat, Gerindra Sejahtera, PKB, PDIP setuju akan terjadi penurunan pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor sebagai solusi penurunan harga pertalite di Riau di tengah kelangkaan BBM subsidi Premium.
Sementara, Fraksi Golkar DPRD Riau justru setuju dengan usulan Pemprov Riau yang menurunkan PBBKB hingga 7,5 persen. Angka tersebut dinilai ideal karena tidak terlalu membebani masyarakat. Juga tidak mempengaruhi target pendapatan dari pajak penjualan pertalite. (der)
