Senin, 10 Desember 2018
 
Dewan: Rekrutmen 100 personel Satpol PP Cacat Hukum

Ditma | Riau
Jumat, 09/03/2018 - 18:34:02 WIB
PEKANBARU, Riaueksis.com - Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti, menilai proses rekrutmen 100 personel Satpol PP Pekanbaru cacat hukum dan harus dibatalkan.

Pernyataan itu disampaikan Ida, usai Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama Banpol PP Kota Pekanbaru, di ruangan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (9/3/2018).

"Proses rekrutmen Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah tidak melalui proses administrasi dari Pemko Pekanbaru. Kita minta ini dibatalkan karena cacat hukum," tegas dia. 

Ida menjelaskan, dari hasil hearing tersebut, diketahui jika rekrutmen 100 personel Satpol berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) itu tidak memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) serta tidak melibatkan tim Panitia Seleksi (Pansel) dari Pemko Pekanbaru sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ternyata tim itu melibatkan pihak Korem. Jadi tidak ada tim panitia yang berasal dari Pemko Kota Pekanbaru," terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rekrutmen proses administrasi nya tetap dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Sementara, untuk pelatihan pendidikan bermitra dengan kepolisian. 

"Karena kerja Satpol PP ini non yustisial. Seharusnya jika harus melibatkan pihak luar dari Pemko Pekanbaru, itu dari kepolisian dan kejaksaan," jelas Ida.

Mengacu ke proses peraturan UU, dia menilai bahwa proses rekrutmen Satpol PP itu cacat hukum dan batal demi hukum serta dibatalkan. Sebab, jika nantinya masuk usai tahapan wawancara, akan menghabiskan anggaran daerah.

"Ini bisa digugat orang ke pengadilan karena batal demi hukum dan tidak punya dasar juknis dari kepegawaian daerah," tegasnya.

Termasuk katanya, alasan tes kesehatan yang memungut uang hampir ratusan ribu rupiah, juga tidak memiliki dasar dan aturan yang jelas.

"Apa dasarnya (tes kesehatan,red) dilakukan di RS TNI? Kepala Satpol PP menjawab tidak punya dasar, terserah saya katanya. Secara aturan administrasi kita inikan punya Forkompinda. Mitra kita ini RS Pemerintah," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Puji Daryanto mengatakan, Banpol PP Kota Pekanbaru yang dikomandoi oleh Agus Pramono, tidak mau menandatangani berita acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD Kota Pekanbaru. 

"Kita menyerahkan kepada Pemerintah Kota untuk mengambil tindakan. Proses rekrutmen ini sudah cacat," pungkasnya. (der) 


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Curhatan Mahasiswa S3 Polisikan Dosen Karena Dilempar Disertasi
  • Jadwal Lengkap Presiden RI Ke-6 Di Riau
  • Terduga Teroris Aksi Teror Natal Dan Tahun Baru Ditangkap Polisi
  • Kosmetik Ilegal Akan Diedarkan Ke Kota Besar Di Indonesia Tapi Dihentikan BPOM
  • Terseret Arus Sungai Kampar, Korban Ditemukan Kondisi Meninggal Dunia
  • Evalasi Waduk PLTA Koto Panjang Mengalami Penurunan
  • Terbongkarnya Bilik Cinta Di Lapas Sukamiskin
  • Kukang Jantan Berusia Setahun Sempat Terjebak Banjir
  • Kronologis Basarnas Tangkap Ular Saat Evakuasi Korban Banjir
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved