" />


Rabu, 20 Juni 2018
 
Jokowi Diminta Tegas Atasi Masalah Kebakaran Hutan & Lahan di Riau

Ditma | Riau
Minggu, 04/03/2018 - 23:37:13 WIB
PEKANBARU, Riaueksis.com - Badan penggiat lingkungan hidup Jikalahari provinsi Riau menilai presiden Republik Indonesia, Jokowi, kurang serius dalam menekan sumber permasalahan kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau. 

Karena berdasarkan beberapa kebijakan dan pernyataan selama tahun 2017 dan di awal tahun 2018, terindikasi adanya ketidakseriusan tersebut dalam penindakan sejumlah besar korporasi HTI, monokultur yang menguasai areal-areal berpotensi kebakaran lahan.

,"Dari semua kejadian yang masih kita saksikan dimana kebakaran lahan masih terus menghantui kita, maka kami melihat adanya simpul yang belum terimplementasi sebagaimana mestinya,"  kata koordinator Jikalahari, Woro Supartinah kepada wartawan melalui selulernya. 
 
Woro berpendapat, jika permasalahan karhutla di Riau ingin serius diselesaikan, maka harus dilihat secara keseluruhan dan pemerintah pusat maupun pemerintah di semua jenjang harus berani meninjau ulang perizinan sejumlah besar korporasi HTI, dan perkebunan kelapa sawit yang konon menguasai lahan berpotensi terbakar, bahkan mencabut izin tersebut demi menyelamatkan lingkungan hidup. 

Terkait dengan perizinan perusahaan di atas lahan gambut, Pada 27 November 2014, Jokowi menemui warga Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti pasca kebakaran besar yang terjadi di desa tersebut.

“Perusahaan perusahaan yang mengkonversi lahan gambut menjadi tanaman monokultur akan ditinjau kembali perizinannya,” kata Jokowi saat itu. 

“Sayangnya, perhatian dan upaya Pemerintah lebih dititik beratkan pada upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan, namun tidak memberikan porsi yang seimbang pada perbaikan sistematis untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari. 
 
Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Karhutla 2018 pada 6 Februari 2018 di Istana Negara, Jokowi mengapresiasi adanya penurunan hotspot pada 2017 dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Jokowi sampaikan telah menyiapkan Grand Design 2017 -2019 Pencegahan dan Pengendalian Karhutla dengan menggunakan metode pendekatan Tapak dan non-Tapak. Pendekatan Tapak, melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan merestorasi areal bekas terbakar di lahan gambut seluas 2,4 juta ha. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan bahwa 731 desa rawan karhutla tidak akan terbakar dengan mengintensifkan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, serta pembentukan Brigdalkarhutla. Untuk pendekatan non-Tapak, pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum serta penguatan masyarakat dalam early fire response akan digesa hingga berjalan efektif. 
 
Jokowi juga menilai dengan adanya ancaman pencopotan jabatan bagi perangkat kepolisian dan TNI di daerah yang terjadi karhutla dinilai efektif untuk menekan terjadinya karhutla. Ia juga menghimbau jangan ada karhutla saat perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Jokowi juga menekankan kepada peserta rakornas untuk bekerja mencegah karhutla. 

“Jangan sampai ada asap. Kalau ada asap, muka kita ditaruh dimana?” kata Jokowi. 

“Mendorong semangat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan hanya pada ranah event besar tertentu seperti event Asian Games 2018 bisa saja menjebak pada penyelesaian persoalan secara jangka pendek dan sementara.  Bahayanya, motivasi ini bisa mengabaikan solusi mendasar dari penyebab persoalan karhutla tersebut” lanjut Woro. 
 
“Salah satu persoalan penting adalah adanya perijinan baik HTI dan sawit yang diberikan kepada korporasi untuk beroperasi di lahan gambut.” 

Sepanjang 2015 – 2017, khusus di Riau KLHK mencabut izin PT Hutani Sola Lestari dan PT Lestari Unggul Makmur, melakukan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo, merevisi RKU dan RKT korporasi serta menolak draft Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 dan memerintahkan untuk membuat KLHS. 

“Hanya 2 izin yang dicabut selama 2 tahun, padahal masih banyak izin korporasi yang harus direview karena mengkonversi lahan gambut menjadi monokultur serta melakukan pembakaran hutan dan lahan,” kata Woro.


Pantauan Jikalahari melalui satelit Terra-Aqua Modis sepanjang 2016 dengan confidence >70% ada 533 hotspot di areal IUPHHKHT dan 32 hotspot di areal HGU. Sepanjang 2017 hotspot juga muncul di areal IUPHHKHT sebanyak 54 hotspot dan 1 hotspot di areal HGU sedangkan pada 2018 hingga 12 Februari 2018 ada 11 hotspot di areal IUPHHKHT dan 6 hotspot dalam areal HGU. 

Hotspot terbanyak sejak 2016 hingga kini berada di areal PT Rimba Rokan Lestari 96, PT RAPP 67, PT Peputra Siak Makmur 59, PT Sumatera Riang Lestari 57 dan PT Satria Perkasa Agung 53 hotspot.

Jikalahari juga menemukan pada 2016 terjadi kebakaran besar di areal PT Andika Permata Sawit Lestari di Rokan Hulu mencapai 3000 ha, PT Rimba Rokan Lestari di Kecamatan Bantan, Bengkalis seluas 800 ha, PT Suntara Gaja Pati 30 Ha, PT Sinar Sawit Sejahtera 20 Ha dan pada 2017 areal PT Multi Eka Jaya Timber di Bengkalis terbakar seluas 200 ha. 
 
“Hotspot dan kejadian kebakaran tersebut membuktikan izin korporasi HTI dan sawit harus segera ditinjau ulang,” kata Woro.

Jikalahari merekomendasikan Jokowi segera memerintahkan KLHK dan Menteri ATR/BPN untuk mereview dan mencabut izin korporasi HTI dan sawit bermasalah di atas lahan gambut. (der)

Sumber : Okeline.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pemkab Inhil Terima Penghargaan Kapabilitas APIP Inspektorat Level 2 di Riau
  • Pjs Bupati Inhil: Pererat Silaturrahmi, Jaga Nama Baik Diri dan Daerah Asal
  • Diskominfo Canangkan Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Aplikasi Mobile
  • Pemkab Inhil Buka Puasa Bersama Masyarakat di Jakarta
  • Orang Tua di Inhil Diingatkan Jaga Anaknya Dari Kemajuan Teknologi dan Pergaulan yang Merusak
  • Triwulan Kedua, Pjs Bupati Inhil Ingatkan Desa Yang Belum Cairkan Dana Segera Mengajukannya
  • Pjs Bupati Inhil Ajak Seluruh Elemen Mayarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas
  • Kabag Humas dan Protokol Setda Inhil Bagikan 350 Takjil
  • Sekda Inhil Harap Pembuatan & Pelaksanaan KLHS Dalam RPJMD Sesuai Potensi & Kondisi Daerah
  •  
     
     
    Senin, 29/08/2016 - 19:36:49 WIB
    Rupanya Seperti Ini Cara Tes Keperawanan Calon Polwan, Duh Ngerinya..
    Kamis, 04/01/2018 - 18:37:13 WIB
    Pertarungan Jumiati Melawan Harimau di Sebuah Perkebunan Sawit di Riau...Sebelum Tewas, Leher Belakangnya Dicengkeram, Setelah Itu Pahanya Dimakan
    Rabu, 04/01/2017 - 13:09:56 WIB
    Malaysia dan Indonesia Berlomba Dalam Membuat Pesawat Tempur
    Minggu, 14/01/2018 - 13:42:13 WIB
    Zaman Sudah Mulai Edan, Ada Seorang Anak Remaja Mau Memperkosa Ibu Kandungnya Sendiri
    Senin, 22/01/2018 - 19:38:18 WIB
    Partai Gerindra Minta Tolak Dana Asing untuk Legalisasi LGBT
    Kamis, 05/03/2015 - 09:07:54 WIB
    Advertorial
    Panitia Pelaksana Konfercab NU Inhu ke-IV Gelar Audiensi dengan Bupati Inhu
    Kamis, 05/03/2015 - 12:18:03 WIB
    Danrem 031/WB Dampingi Mentan Kunker di Riau
    Senin, 22/01/2018 - 20:02:39 WIB
    Warga Sumatera Barat Bisa Saksikan Gerhana Bulan Total Yang Akan Terjadi Pada 31 Januari 2018
    Rabu, 17/05/2017 - 15:54:00 WIB
    Penegak Hukum Diminta Usut Otak Aksi Demo Bayaran di Riau
    Kamis, 05/03/2015 - 08:10:06 WIB
    Mentan Penuhi Janji Temui Petani di Pulau Ransang, Meranti
    Senin, 22/01/2018 - 19:18:29 WIB
    Dibanding Istrinya, Pria Ini Lebih Suka Bocah..Kalaupun Mau Berhubungan Dengan Istrinya, Lebih Dulu Berbuat Tak Senonoh kepada Anak-anak
    Kamis, 05/03/2015 - 07:53:52 WIB
    Menteri Pertanian Kagum Program Kemandirian Pangan Kampar
    Jumat, 05/01/2018 - 04:51:59 WIB
    Soal Yang Satu Ini, Ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump Takut Juga
    Senin, 22/01/2018 - 17:51:03 WIB
    Wabup Bengkalis Minta ASN Tingkatkan Disiplin Kerja dan Penuhi Kewajiban
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved