Rabu, 22 08 2018
 
Soal SK Termin Proyek Fisik 100 Persen:
Bupati Amril Tugaskan Asisten Mengkaji Usul Agus Salim dari Mandau

Ditma | Riau
Sabtu, 10/02/2018 - 19:56:09 WIB
BENGKALIS, Riaueksis.com – Masa lalu ada cermin untuk belajar. Seperti kata sebuah peribahasa, belajar dimaksud dalam pengertian ‘ambil benih buang sarap’. Ambil yang bernas, tinggalkan nan hampa.

Dahulu, 15 tahun silam, ketika H Syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis, konon ada Surat Keputusan (SK) Nomor 525 Tahun 2003.

Dalam SK yang pada tahun 2012 dicabut oleh Bupati Bengkalis yang menggantikannya, diatur bahwa termin proyek 100 persen harus ada rekomendasi camat.

Seperti dikutip dari harian Riau Pos edisi Jum’at, 9 Februari 2018, pemuka masyarakat Kecamatan Mandau, Agus Salim, berharap, agar Bupati Bengkalis sekarang, Amril Mukminin, agar menertibkan kembali SK serupa tentang perlunya rekomendasi camat untuk termin 100 perrsen.

Menurut Agus Salim, kalau termin proyek 100 direkomendasi camat, maka peran perangkat di bawahnya sampai ke tingkat RT secara otomatis akan ikut diperankan.

Dengan adanya SK tersebut, imbuhnya, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan proyek fisik akan jauh lebih baik.

“Harapan agar Bupati Amril menerbitkan SK tersebut juga untuk mendukung penegasan beliau sebelumnya bahwa Ketua RT adalah mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Tentu saja, sebelum menerbitkan rekomendasinya, camat terlebih dahulu harus perlu memeinta informasi dan masukan dari Ketua RT dan lain-lain,” ujar Agus Salim, di Duri, Kamis, 8 Februari 2018.

Soalnya, kata Agus Salim lagi, Ketua RT dan masyarakatlah yang akan melihat dan menikmati hasil pembangunan itu secara langsung.

Jum’at siang kemarin, ketika diminta tanggapannya, Bupati Amril, sangat mengapresiasi usul Agus Salim tersebut. Menurut mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, usul tersebut sangat baik. Saran yang bernas.

“Akan kami pelajari terlebih dahulu. Kami sudah tugaskan Asisten yang membidangi untuk membahas sumbang pemikiran itu bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah terkait lainnya,” tegasnya.

Ditambahkan Bupati Amril, jika pembahasan oleh Asisten tersebut nantinya menyimpulkan perlu SK dimaksud perlu diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Pak Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian dibatalkan oleh pengganti beliau, tentu ada dasar hukumnya. Itulah yang ditugaskannya kepada Asisten yang membidangi bersama Perangkat Daerah dan unit kerja terkait menkajinya.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, insya Allah akan segera terbitkan. Mohon bersabar, biar dikaji dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya. (Rls)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Selembar Kertas Pun Bung Hatta Tak Mau Korupsi
  • Satu Narapidana Sialang Bungkuk Tewas Akibat Perkelahian
  • MUI Menetapkan Vaksin MR Mengandung Babi, Tapi Diperbolehkan
  • Perwakilan Siswa Dari Pekanbaru Ikuti Internasional Economic Olimpiade (IEO) Di Rusia
  • Mourinho Kesal Kepada Reporter Cantik Usai Ditekuk Brighton and Hove Albion
  • Stop Curhat Di Sosmed, Coba Deh Renungkan 5 Alasan Ini, Jangan Sampai Ngelamun Ya
  • Bocah Berusia 8 Tahun Telah Menaklukan 10 Gunung Di Indonesia
  • Pawai TK Bercadar Dan Pegang Senjata, DPR: Tidak Mendidik
  • Baswalu Panggil Saksi Terkait Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved