Pekanbaru (RiauEksis.Com) - Lantaran sang pemilik tanah tak mau menyerahkan lahannya untuk diganti rugi, proyek pembangunan tapak tower listrik di Provinsi Riau sepertinya akan terkendala. Sang pemilik tanah ternyata Ketua DPW NasDem Riau, Iskandar Husein.

Lahan yang tak mau diserahkan pemiliknya itu berada di jalur Kerinci-Rengat 150 KV. Rencananya, di lahan itu akan dibangun 4 tapak tower.  tersebut merupakan milik Ketua DPW Nasdem Riau, Iskandar Husein.

Menurut Manajer Unit Pelaksana Kontruksi Jaringan Sumatera (UPKJS) II PT PLN UIP II Sumbagut, Rachmat Basuki, pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi dengan Iskandar Husein, namun yang bersangkutan ngotot menolak menerima ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut.

"Beliau menolak untuk dibebaskan lahannya. Kabarnya beliau sudah mengirimkan surat kepada kami, tapi surat tersebut belum sampai di tangan saya, makanya belum bisa kami tindaklanjuti,"  kata Rahmat, Minggu (10/9/17).

Menurut Rachmat, penolakan yang dilakukan Iskandar sangat aneh. Sebab, sebelumnya ia mau menerima ganti rugi di 11 titik tower yang juga melintasi lahannya. Keseluruhan uang ganti rugi itu pun sudah dibayarkan sepenuhnya oleh PLN.

Sebelumnya, pembebasan lahan yang melintasi tanah milik Iskandar Husein adalah di kawasan Pasir Putih-Kerinci, sebanyak 10 tapak tower di sana, untuk transmisi 150 KV.

"Makanya kita heran dengan penolakan beliau, atas 4 titik tower di jalur Rengat-Kerinci tersebut," katanya.

Rahmat juga menyebutkan, pihaknya akan berupaya memberikan pemahaman kembali kepada Iskandar Husein atas pentingnya titik tower tersebut untuk kelangsungan tol listrik di Riau.

"Bagaimana pun, ini kan kepentingan negara yang harus didahulukan," tambah Rachmat.

Ia menambahkan, meski pihaknya bisa memaksakan pembebasan lahan dengan cara tetap mengeksekusi lahan dan tetap membangun tapak tower tanpa persetetujuan pemilik lahan, namun pihaknya tetap mengedepankan musyawarah dan pendekatan persuasif.

"Sebenarnya kita bisa saja tetap mengambil, kemudian menitipkan uang ganti rugi lahan di pengadilan. Tapi kami tidak mau bersikap arogan, kita ingin bagaimana hubungan tetap baik dan tetap terjaga," ulasnya.

Sementara itu, Iskandar Husein yang dikonfirmasi,  tetap bersikukuh tidak menerima ganti rugi pembebasan lahan di jalur Kerinci-Rengat untuk pembangunan tapak tower listrik 150 KV tersebut.

Sebaliknya, mantan birokrat di Pemprov Riau ini malah mengaku sudah bersikap dan bertindak sebagai warga negara yang baik. "Sudah saya kasihkan yang sebelumnya (lahan untuk tapak tower, red). Kan, masih bisa diarahkan ke yang lain," alasannya.

Ditanya adanya kewenangan yang bisa dilakukan pihak PLN dengan cara menitipkan uang di pengadilan, atau dengan sistim konsinyasi, Iskandar tetap ngotot, tindakan itu tidak akan bisa dilakukan pihak PLN.

"Gimana mau dikonsinyasi, lahan saya saja belum pernah diukur dan ditentukan titik koordinatnya untuk pembangunan tapak tower tersebut," katanya.

Sehubungan dengan permintaan Iskandar Husein, agar PLN melakukan  pemindahan lokasi lahan untuk tapak tower, dinilai mengada-ada oleh Rahmat Basuki.

"Ada kajian teknis yang dilakukan oleh PLN dalam membangun jaringan listrik. Perencanaan pembangunan dirancang dengan matang dan tidak serampangan," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini belasan titik sudah dibebaskan dan beberapa di antaranya sudah dibangun towernya. Termasuk di Jalur Kerinci-Rengat.

"Masak, gara-gara empat titik di lahan beliau, rancangan jaringan listrik dengan panjang puluhan kilometer dan ratusan titik tower mesti diubah. Ini kan tidak rasional," jelas Rahmat.

Dia juga menegaskan, tidak ada sedikit pun kepentingan pragmatis dalam pembangunan tol listrik di Riau. Semuanya dilakukan oleh PT PLN semata-mata untuk kepentingan masyarakat Riau.

"Niat kita hanya satu. Membuat provinsi Riau menjadi terang. Keinginan itu,  tentunya tak bisa dijalankan oleh PLN saja, namun juga butuh dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Utamanya adalah para pemilik lahan," sebut Rahmat. (ma/re)



sumber: tribunnews.com