Pekanbaru(RiauEksis.Com) - Kalau dana desa akan dicairkan melalui pos anggaran bantuan keuangan (bankeu), itu tidak masalah. Soalnya, penganggaran tersebut memiliki tujuan yang sama.

Begitulah pemikiran yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Senin (25/9/17).

"Undang-undang desa tidak memberi peluang untuk dana hibah, tapi ada peluang untuk bankeu. Dana bankeu ini sudah bertahun-tahun kami laksanakan. Bankeu ini biasanya usulan pokok-pokok pikiran anggota dewan untuk pembangunan dapilnya, terutama desa-desa," kata Noviwaldy Jusman.

Menurutnya, jika pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) memang menginginkan bankeu tersebut dijadikan untuk penganggaran dana desa, maka pihaknya akan sangat setuju sekali.

"Kalau pemerintah menginginkan juga, pastilah anggota dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau akan menyetujuinya," sebut pria yang akrab disapa Dedet ini.

Dia menambahkan, usulan Pemprov untuk bankeu umum tersebut penggunaannya nantinya adalah untuk menuntup kesenjangan fiskal di daerah. "Biasanya untuk pendidikan, kesehatan, dan sedikit infrastruktur," pungkasnya. (ma/re)


sumber: tribunnews.com