PEKANBARU (riaueksis.com) - Pimpinan DPRD Riau kecewa dengan banyaknya kepala daerah, bupati dan walikota se Riau yang tidak hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2017 bersama Gubernur Riau (Gubri), Rabu (13/9/2017). Dari 12 kabupaten dan kota yang ada di Riau, hanya empat Bupati yang hadir langsung sementara yang lain diwakilkan pejabat  daerah  setempat.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman mengatakan, Gubri merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah atau wakil pemerintah pusat di daerah. Maka, seluruh Bupati dan walikota wajib hadir karena Gubri sebagai koordinator dan pembina di Provinsi Riau.

Namun lanjutnya lagi, mengenai ketidakhadiran Bupati walikota itu juga harus dilihat dulu konteksnya. Karena kalau ada hal yang penting di daerahnya, maka bisa dimaklumi, apalagi para kepala daerah menurutnya sudah memahami mana yang prioritas bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya.

Saat ditanya adakah kaitannya  dengan politik dimana banyak Bupati dan walikota  yang akan maju Pilgubri, politisi Demokrat itu menampiknya dengan menyebutkan dirinya tetap meyakini bukan karena alasan politik. Tetapi ada hal penting di daerahnya, sehingga para Bupati dan wakil tidak hadir di Rakor bersama Gubri.

Namun demikian, kata pria yang akrab disapa Dedet itu, sangat disesalkan bila kepala daerah di Riau tidak hadir dalam Rakor. Karena Rakor penting untuk mensinergikan pembangunan di Riau antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.

Misalkan ada pembangunan yang menunjang pencapaian RPJMD tapi berada di kabupaten kota yang bukan kewenangan provinsi, padahal pembangunan itu penting untuk menunjang tercapainya RPJMD. Maka perlu koordinasi, karena merekalah yang akan melakukan kegiatannya melalui Bankeu dari Pemprov Riau.

"Bagi kita bisa mewujudkan RPJMD tanpa didukung pemerintah kabupaten kota. Tapi mungkin Bupati walikota ada kepentingan rakyat di daerahnya, maka tidak bisa datang. Tapi kita berharap mereka konsen dengan pembangunan di Riau ini," ujarnya.

Adapun beberapa kepala daerah yang mengikuti Rakor itu diantaranya Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, Bupati Kampar H Aziz Zaenal, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H Mursini, dan Bupati Siak H Syamsuar. (len)