BANGKINANG (riaueksis.com) - Setelah awal beroperasinya 24 Juli 2017 Bus Djawatan Angkoetan Moetor Repoeblik Indonesia (DAMRI) trayek Bangkinang-Bandara SSK II Pekanbaru aman-aman saja, kini sepuluh pengusaha angkutan umum trayek Bangkinang-Pekanbaru mulai melancarkan aksi protes.

Dalam surat yang dilayangkan pengusaha angkutan umum 3 Agustus 2017 lalu, sepuluh orang pengusaha menyatakan menolak dioperasikannya bus DAMRI di Kabupaten Kampar karena akan berdampak matinya angkutan umum yang ada seperti angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Surat itu diantaranya ditandatangani oleh H Amir Husin,SE (Direktur PO Nusantara), Anwar (PO Cahaya Kampar), H Nurhadi (PO Putra Kampar), Tomi Elfriadi (PO Muda Raya) dan lainnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggelar rapat pembahasan operasi Bus DAMRI, Jumat (8/9/2017) di aula kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang.

Rapat ini dipimpin Kadishub Kampar. Dari perwakilan pengusaha angkutan umum dihadiri H Nurhadi (PO Putra Kampar) dan Dishub juga mengundang perwakilan dari organisasi wartawan. Pertemuan ini berjalan santai, tidak ada keputusan yang memberhentikan beroperasinya DAMRI di Kampar.

Perwakilan pengusaha angkutan umum H Nurhadi menyampaikan, pada prinsipnya pengusaha tidak mempermasalahkan perkembangan transportasi di Kabupaten Kampar namun para pengusaha dengan menegaskan agar DAMRI jangan sampai mengambil penumpang angkutan konvensional yang melayani masyarakat dari Bangkinang ke Pekanbaru selama ini.

Ia membeberkan bahwa para pengusaha khawatir DAMRI akan mengambil penumpang mereka dan khawatir jika aturan trayek dilanggar pihak DAMRI sehingga angkutan umum seperti superben kalah bersaing dengan DAMRI.

Sementara itu, Kadishub Kampar Hambali dalam keterangannya menyampaikan, sebelumnya pihak Dishub Kampar telah mengkaji pengoperasian bus DAMRI ini. Ia memastikan tak ada trayek angkutan umum yang telah ada selama ini diambil oleh DAMRI karena DAMRI hanya mengambil dan menurunkan penumpang di tempat tertentu yaitu di Bangkinang, Air Tiris, Pasar Kampa dan turun di Bandara SSK II Pekanbaru atau sebaliknya hanya bisa turun di Pasar Kampa, Air Tiris dan Bangkinang, tidak bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan penumpang.

Hambali mengajak pengusaha angkutan umum sama-sama untuk memajukan transportasi di Kabupaten Kampar. "Kami tak punya itikad bahwasanya pangsa pasar dari rekan kita yang beroperasi selama ini PO di Kampar pasarnya terganggu," ujar Hambali, dilansir cakaplah.com.

Mantan Camat Tapung itu menambahkan, perkembangan transportasi tak bisa kita batasi. Bahkan sekarang di Indonesia, transportasi tradisional mulai tergerus oleh perkembangan transportasi yang menggunakan teknologi aplikasi.

Meski Kementerian Perhubungan sempat menyatakan angkutan berbasis online tak dibenarkan, tetapi Presiden RI Joko Widodo malah membolehkan karena ia mengatakan ini adalah perkembangan transportasi yang akan memudahkan masyarakat dan tarifnya lebih terjangkau.

"Kami sebagai pemerintah daerah mau tak mau harus ikuti perkembangan transportasi," ulas Hambali.

Ia juga mengajak masyarakat maupun pengusaha angkutan kedepan harus mengubah paradigma cara pandangnya mengenai transportasi. Dalam kesempatan ini Hambali juga mengatakan, pemerintah daerah bukan tidak memperhatikan angkutan lain justru ia mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada penyedia angkutan konvensional yang telah melayani masyarakat selama ini.

Menurut Hambali, jika operasi Bus DAMRI dihentikan maka akan sangat disayangkan karena masyarakat sudah terlanjur terbiasa dan terbantu dengan trayek baru Bangkinang-Bandara SSK II.

"Kalau dihitung secara ekonomi rugi tapi ini jangka panjang," bebernya.
Pria ramah ini juga mengungkapkan ingin Kabupaten Kampar memiliki perubahan terutama dibidang transportasi. "Kami merasakan sudah saatnya kita ini mengikuti perkembangan," pungkasnya. (wan)