DPRD Riau tidak menampik adanya rasionalisasi anggaran kegiatan di APBDP tahun 2017 untuk pembayaran hutang Pemerintah Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman mengatakan ,  rasionalisasi di mungkinkan terjadi di APBD Riau 2017 karena adanya  kewajiban Pemprov Riau yang diamanahkan dengan keputusan MA untuk melakukan pelunasan hutang infrastruktur PON dan sebagian hutang Main Stadium PON .

Lebih jauh politisi Demokrat Riau itu menyebutkan, dewan dan Pemprov sudah sepakat  membayarkannya, maka akan ada rasionalisasi di beberapa kegiatan namun bukan kegiatan atau program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat .

Untuk itu menurut Noviwaldi Jusman, pihaknya dan TAPD Pemprov bersama sama akan mengatur dan menghitung  kembali kegiatan dan program  apa saja yang akan dirasionalisasi itu di APBDP Tahun ini.

Dijelaskan, Dewan  akan minta kepada Gubri penjadwalan kembali pembayaran hutang karena sebagian hutang sudah dibayarkan di murni 2017 ini , maka sisanya akan hitung dan dipikirkan lagi sebab tidak semua hutang  sekaligus , akan dilihat juga dulu kegiatan di 2018, bila bisa di lunasi maka hutang akan di bayarkan.

Dewan Berharap 

"Mudah-mudahan kebijakan itu bisa diterima semua pihak , Namun tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat," harapnya.

Oleh karenanya kebijakan untuk  melunasi hutang tetap dilaksanakan namun tentu  akan di carikan  formulasi terbaik yang menguntungkan semua pihak. (len)