PEKANBARU (riaueksis.com) - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru mendukung dicabutnya aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kebijakan sekolah delapan jam atau full day school dan diganti Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Marlis Khasim menilai, kebijakan full day school akan memberatkan siswa.

"Tidak ada gunanya full day school itu. Lebih baik kembali sekolah seperti biasa, enam hari seminggu dan sorennya bisa sekolah madrasah," ungkap Marlis Khasim, dilansir halloriau.com, Selasa (22/8/2018).

Menurut Politisi PKB ini lagi, program full day school tersebut kurang efektif jika diterapkan di tengah fasilitas pendidikan di Kota Pekanbaru yang tergolong masih minim.

"Sebenarnya ada yang mendukung dan ada yang tidak program full day school ini, seperti daerah perkampungan, orang tua berpikir dari pada anaknya sibuk main di luar mending waktunya dihabiskan disekolah saja. Tapi kalau kita lebih baik full day school ini tidak diterapkan lagi, karena dampaknya akan membuat siswa stres dan bosan karena sistem belajar yang terlalu diporsir," bebernya. (wan)