"Ini juga hasil koordinasi kita dengan Diskes. Bahkan ini sudah menjadi agenda mereka," kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, Rabu (2/8/2017) dikutip tribunpekanbaru.com.

Disinggung mengenai biaya pengurusan sertifikat layak kesehatan tersebut, Komisi III mengharapkan tidak terlalu membebani masyarakat. Jika pun harus dipungut, harus dibuat klasifikasinya. Artinya, tidak disamaratakan rumah makan dan kedai kopi.

"Harus dibuat payung hukumnya juga, seperti Perwako. Sehingga biaya yang dipungut resmi. Yang paling kita garisbawahi, Diskes harus membuat kategori rumah makan dan kedai kopinya. Termasuk cafe dan resto. Misalkan ada kategori A, B dan C. Tapi itu tadi, jangan terlalu tinggi," tegasnya.

Sebelum ini diterapkan, Komisi III akan mengundang Diskes untuk dilakukan hearing. "Kita nanti akan tanyakan kesiapan Diskes. Termasuk juga nanti ada masukan untuk penerapan sertifikat layak kesehatan ini. Dalam waktu dekat ini lah kita hearing," janjinya. (wan)