PEKANBARU (riaueksis.com) - Banggar DPRD Riau menilai KUA-PPAS APBD murni Provinsi Riau tahun 2018 masih belum sempurna atau tidak sesuai dengan RJMD 2014- 2019. Sebelumnya, Bangar DPRD Riau sudah beberapa kali membahas KUA-PPAS APBD murni Provinsi Riau tahun 2018 bersama TAPD Pemprov Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau yang juga salah seorang pimpinan Banggar Noviwaldi Jusman Senin (31/7/2017) siang menjelaskan, pihaknya  akan membahas masalah itu dalam rapat Banmus apakah KUA PPAS APBD itu akan dikembalikan atau cukup untuk minta perbaikan kepada Pemprov Riau.

Lebih jauh politisi Demokrat itu menyebutkan, dasar penilaian APBD itu tidak mengikuti RPJMD  dari beberapa indikator, dan target kegiatan yang tidak sama dalam RPJMD.

Dicontohkannya, seperti pada rencana pembangunan fly over juga karena ada perbedaan antara titik yang dilakukan fly over dengan underpass. Selain juga ada kegiatan yang tidak tercantum dan yang tercantum, sehingga harus disinkronkan dan beberapa kegiatan lain yang perlu di bahas lagi dan evaluasi dewan.

Dengan demikian, tergantung keputusan Banmus, hasil pembahasan dewan  yang tidak sesuai itu apakah kita kembalikan atau akan di sampaikan ke mereka (Pemprov) untuk diperbaiki.

Sementara, mengenai APBD Perubahan 2017, menurutnya memang masuknya APBD Perubahan
itu setelah APB murni, dan juga setelah hasil audit BPK RI.

Ditambahkan, dewan akan menetapkan dahulu dengan perda laporan pertanggung jawaban APBD 2016, didapat berapa Silpa-nya baru di alokasikan ke APBD-P, ataukah defisit maka dilakukan penyesuaian.

"Setelah kita perda kan laporan pertanggung jawaban keuangan 2016, biasanya itu di bulan Juli, tapi ini mungkin molor satu Minggu, Rabu kita bahas dulu lagi, hari Kamis kita undang BPK, Senin depan kita perda sahkan LPJ 2016," ujarnya. (wan)