PEKANBARU (riaueksis.com) - Pansus RTRW Riau usulkan 410 ribu hektar lahan yang akan diputihkan (dibebaskan dari kawasan hutan, red) dalam revisi RTRW Riau ke Kementerian LHK. Angka tersebut merupakan usulan dari pemerintah kabupaten/kota se-Riau.
"Kita dari Pansus sudah melakukan identifikasi pada angka 410 ribu, usulan dari kabupaten/kota di Riau. Sebelumnya 497 ribu, setelah diidentifikasi tinggal 410 ribu. Itu ada pengurangan hampir 90 ribu hektar," kata Suhardiman Amby, Wakil Ketua Pansus, dilansir, riauterkinicom, Kamis (27/07/17).
Menurutnya, angka 410 hektar itu rujukannya SK Kemen LHK Nomor 903 yang menjelaskan 1,6 juta hektar lahan yang disepakati oleh Kementerian LHK dari sebelumnya 2,6 juta yang diajukan tim terpadu.
"Angka 410 ribu itu sudah disepakati bersama dengan empat kementerian, PUPR, LHK, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri untuk dimasukkan dalam RTRW Riau. Kalau misalnya Kementerian LHK masih ragu, mari kita cek fisik ke lapangan," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, angka 410 ribu hektar tersebut merupakan lahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, daerah dan negara tanpa adanya lahan perusahaan. Kepentingan masyarakat seperti pemukiman dan lainnya.
"Untuk kawasan yang belum masuk pelepasan, seperti pemukiman, proyek strategis pemerintah, biarlah pemerintah pusat atau Kementerian LHK yang akan memutuskannya sesuai peruntukannya," jelas politisi Hanura ini.
Terakhir ia menjelaskan, kerja Pansus secara administrasi sudah selesai. Tinggal diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau dengan terlebih dahulu dijadwalkan paripurnanya oleh Badan Musyawarah atau BaMus DPRD Riau.
"Besok kita akan ekspos dengan LAM Riau. Karena dialah yang mewakili masyarakat Riau untuk memberikan masukan, adakah kampung yang belum masuk, maka akan dimasukankan lagi.
Bukan kita tidak percaya dengan organisasi lainnya, tapi kita menganggap LAM mewakili seluruh masyarakat Riau," terangnya. (wan)
